Wakil presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno (Try Sutrisno) bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan menyerukan agar pro dan kontra RUU HIP dihentikan.

Home / MPR RI / Wakil presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno (Try Sutrisno) bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan menyerukan agar pro dan kontra RUU HIP dihentikan.

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengungkapkan Wakil Presiden keenam TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Tentara Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan purnawirawan TNI Angkatan Darat ( PPAD) turut andil dalam hal ini, Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut seluruhnya dari muatan hukumnya dan diganti dengan Undang-Undang Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP). Berdasarkan hal tersebut, dianggap kurang tepat untuk mengawasi kepemimpinan pemikiran Pancasra dalam hukum.

Bacaan: Bagaimana peraturan kesehatan sekolah saat kawasan hijau aktif kembali? Kita harus mengakhirinya. Masalah perpecahan tidak boleh memprovokasi kita. Sebagai “Bapak Negeri” Pak Try Sutrisno dan para pensiunan pejabat juga ikut andil, UU HIP harus dihapuskan dari muatan hukumnya. Berkomitmen untuk mengedepankan ideologi Pancasila, bukan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan landasan bangsa. Agar perkembangan ideologi Pancasila menjadi lengkap dan dapat diterima oleh seluruh sektor tanah air, maka perlu dilakukan penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak hanya bergantung atau tidak terkesan menjadi milik instansi pemerintah, karena dibuat berdasarkan peraturan presiden. (Perpres). Oleh karena itu, landasan pendirian PIPB harus diperkuat sesuai undang-undang. Usai menerima Try Sutrisno, Jenderal TNI, Wakil Presiden keenam Republik Indonesia (mundur), Bamsoet berangkat ke Jakarta pada Kamis (2/7/20) untuk menyampaikan kepada MPR RI.

Wakil Ketua MPR turut hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Sekjen dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, diantaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum LVRI TNI (Purnawirawan Saiful Sulun) Dan Ketua Umum PPAD (Pur) Letjen Kiki Syahnarki. – Baca: Partai Demokrat Tuntut Kemerosotan Pancasila

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga mengungkapkan hal senada. Pandangan bahwa isi UU HIP dan judul UU perlu diubah karena jauh melebihi persyaratan hukum negara Indonesia.Namun, penguatan semangat BPIP dalam undang-undang tidak bisa dihilangkan. Pro dan kontra UU HIP menunjukkan bahwa masyarakat melakukan Peduli Pancasila, sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila adalah milik seluruh bagian negara, bukan perseorangan atau golongan tertentu. -Pada saat yang sama, Ketua LVRI TNI (Purn) Saif Suren menjelaskan liberalisme dan kapitalisme yang menyerang dan menggerogoti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangan sampai hal yang sama menyerang dan mereduksi Pancasila hanyalah ideologi nasional dari standar hukum biasa. – Selain itu, Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan kekagumannya kepada Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Saat pensiun, ia masih khawatir dengan keadaan Indonesia yang menyedihkan, meski sempat bisa mundur dari hiruk pikuknya dan memilih bersama cucu dan keluarganya.Namun, semangat kesatria tidak melemahkan motivasinya untuk ikut serta dalam perjalanan nasional. Gairah. Di lintasan tidak menyimpang dari semangat deklarasi, ”kata Bamsoet. Antara lain karena kontradiksi dan pemahaman yang kurang memadai dari generasi muda negara, serta pragmatisme dan oportunisme penyelenggara negara. Untuk mencegah ideologi Pancasila menghilang di tengah jalan, maka diperlukan global positioning yang disepakati oleh semua pihak di tanah air dengan cara menahannya dalam undang-undang. – “Setiap anak yang lahir di tanah air tidak mengetahui apa itu pancasila dan pentingnya menjaga perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, mulai saat ini setiap anak di tanah air membutuhkan program pembinaan yang komprehensif. Mulai dari balita Pendidikan ke Perguruan Tinggi “Selain pelatihan pembinaan di luar lembaga pendidikan formal, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan undang-undang tentang sistem ideologi pancasila. Bamsoet menjelaskan, terkait mekanisme pencabutan, pembatalan, atau perubahan judul dan konten UU HIBamsoet menambahkan, P sudah menjadi RUU PIP, dan semua RUU tersebut diteruskan ke DPR RI sebagai badan nasional dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Pertama, karena memang sudah di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah semua substansi dalam UU HIP yang terdiri dari Bab 10 dan Pasal 60 dengan DIM baru (Daftar Masalah Inventaris), termasuk judulnya. Kemudian berdiskusi dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan Pancasila dan penguatan payung hukum BPIP, pasal 6 atau 7 dan pasal 15 sampai 17 sudah cukup, ”kata Bamsoet. RUU HIP yang digagas DPR dicabut lalu dikembalikan ke rencana DPR yang baru. Menjadi RUU PIP (Pembangunan Ideologi Pancasila) dengan segala perubahan.Sebagai sebuah negara, tugas kita selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk tekad kita, Pancasila harus melaksanakan semua kebijakan nasional , “Kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288