Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

Home / MPR RI / Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menghimbau setiap kantor memiliki lembaga yang melayani masyarakat, membatasi aktivitas kantor, dan menegakkan prosedur kebersihan yang ketat.

Saya berharap dengan adanya kebijakan restriksi sosial skala besar (PSBB) kali ini, kasus positif Covid-19 DKI di Jakarta dapat segera dikendalikan.

“Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, diperlukan kebijakan pembatasan sosial yang ketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” tulis Wakil Presiden MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (14/9). Kata pernyataan itu.

Lestari mengaku prihatin dengan situasi banyak departemen dan instansi pemerintah, dalam pandemi ini puluhan bahkan ratusan pegawai terpapar Covid-19.

Menurutnya, tata tertib pemerintah harus dijadikan contoh dalam melaksanakan prosedur kebersihan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Sebutan Lestari, Rerie, mendukung aksi Pemprov DKI di Jakarta menjadikan cluster perkantoran sebagai salah satu target pengendalian Covid-19 selama periode PSBB ini.

Saat PSBB dimulai 14 September 2020, dalam dua pekan ke depan, Rerie menambahkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kantor hanya bisa diisi 25% dari kapasitas normal.

Seorang anggota partai NasDem mengatakan: “Menurut saya pengelola gedung perkantoran harus benar-benar mematuhi kebijakan ini.” Dalam pandangannya, pemantauan rutin kesehatan karyawan di setiap kantor juga dalam mendeteksi Covid-19 di lingkungan kantor. Tindakan yang harus diambil dalam upaya mereka. Penegakan semua RESR yang diperlukan sangat membutuhkan seluruh teks PSBB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288