Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Home / MPR RI / Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus menjaga Pancasila hingga saat ini. Pasalnya, sejak awal PBNU juga menghentikan pembahasan RUU HIP, guna mencederai Pancasila dan menimbulkan polarisasi di masyarakat- “Kami Partai Demokrat sejak awal setuju dengan posisi PBNU, mengingat Pancasila tidak perlu. Usai penafsiran baru bentuk hukumnya, kami ngotot menolak UU HIP, dan menghimbau DPR RI dan pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan dan pengesahan UU HIP DPRRI 2020. Syarief Hasan .

Presiden MPR RI dan Wakil Ketua MPR lainnya, mereka pada Jumat (03) / 07/2020) Mengunjungi gedung PBNU di Jalan Keramat Jati, dan langsung diinstruksikan oleh Dr. Said Say Aqil selaku ketua PB NU untuk menemui Siroj.

Syarief Hasan kembali mengemukakan bahwa penetapan Pancasila sebagai HIP hanya akan menurunkan Pancasila adalah landasan filosofis (falsafah dasar) dan standar statistik Indonesia (semua sumber hukum) sehingga komunisme muncul dalam RUU tersebut. Oleh karena itu, UU HIP harus ditumbangkan seluruhnya. Setelah bertemu dengan PBNU, MPR RI dan PBNU mencapai hal yang sama. Pendapatnya, RUU HIP harus dihapus seluruhnya dari judul dan isinya. Seorang anggota Dewan Agung Demokrat mengatakan: “Kami juga sepakat untuk mencabut RUU HIP dari DPR.

Menurutnya, karena jika ada klausul yang mengubah UU HIP, maka UU PIP dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Syarief Hasan menjelaskan: “Masyarakat akan terus menolak karena dari awal UU PIP terkait dengan UU HIP. Disampaikan pula bahwa jika teknologi yang dikembangkan Pancasila akan diatur melalui BPIP, maka penelitian akademis harus dilakukan. Anggota tersebut menyimpulkan: “RUU baru harus murni teknis bukan penjelasan, harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan, dan memiliki Naskah akademis yang membuktikan rasionalitasnya dan dapat diusulkan oleh pemerintah atau DPR RI. “Syarief Hasan, anggota Komite Agung Demokrat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288