Syarief Hasan mengikuti panel diskusi di Unhan dan menyerap ambisi akademik tentang GBHN

Home / MPR RI / Syarief Hasan mengikuti panel diskusi di Unhan dan menyerap ambisi akademik tentang GBHN

Sjarifuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengungkapkan, sambutan menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, masalah luar biasa ini menang dan kalah dengan semua argumen kuat yang sama.

“Ada yang menginginkan munculnya GBHN ini, tetapi ada pula yang tidak menginginkan, tidak menginginkan, dan ada pula yang menginginkannya.” Ia bahkan tidak setuju untuk mengamandemen UUD dengan alasan apapun yang dianggap baik, ”ujarnya. Dalam diskusi panel pada topik ini, UUD MPR 1945 bekerjasama dengan Universitas Pertahanan Nasional (Unhan), Rabu (11/11/2020) di kawasan Sentul IPSC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Le Hall Rouge et Blanc di kampus Unhan Lanjutkan.

Mengikuti aturan kesehatan yang ketat tersebut, Rektor Universitas Pertahanan Nasional, mantan Wakil Menteri Pertahanan TNI Laksamana Amarulla Octavian, mantan Menteri Pertahanan TNI Tri Legionosuko Letnan Jenderal Purnomo Yusgiantoro, Republik Indonesia, serta guru besar dan mahasiswa Universitas Pertahanan Nasional turut serta dalam acara tersebut. .

MPR Partai Demokrat Pimpina n, biasa disapa Syarief Hasan, melihat antusiasme masyarakat terhadap pidato ini dan harus ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, MPR menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengamandemen dan mengatur UUD. Mengatasi berbagai permasalahan sosial di berbagai daerah di Indonesia, seperti para sarjana di perguruan tinggi, lembaga pendidikan, birokrasi, ormas, dan lembaga lainnya untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi .

“Sangat efektif untuk menyerap aspirasi dan bertatap muka dengan masyarakat. Pahami kebutuhan orang secara akurat. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan karena Indonesia adalah negara. Demokrasi dan memang memiliki prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, katanya.

Syarief Hasan menyampaikan bahwa setelah berbagai pertemuan dengan masyarakat, biasanya terdapat hal-hal baru yang unik terkait orasi GBHN. Diantaranya, jika GBHN mengajukan kembali melalui amandemen, maka lembaga mana yang berwenang melaksanakan dan menentukan arah negara. Jika MPR berkuasa, maka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pimpinan nasional bertanggung jawab kepada MPR, termasuk Presiden Republik Indonesia. Menariknya, jika presiden bertanggung jawab kepada MPR, dia harus mengubah cara pelaksanaan rapat tahunan MPR. Presiden telah melaporkan kinerjanya kepada masyarakat sebelumnya. Setelah MPR merumuskan kebijakan nasional, Presiden harus melaporkan kinerjanya kepada MPR. Ada yang berpendapat, jika arah negara ditentukan oleh MPR, maka amandemen harus diperluas dan MPR harus kembali menjadi lembaga nasional tertinggi. Katanya. -Syarief Hasan melanjutkan, inilah kontribusi masyarakat yang didengar oleh MPR yang akan menjadi catatan dan bahan penelitian untuk mengambil keputusan agar isu MPR terkait kebijakan nasional disepakati, dan kepada bangsa Indonesia. Negara dan negara memiliki dampak positif.

“Sejauh ini, berbagai keinginan telah diserap. Metode tersebut terus dipimpin oleh MPR. Saya pimpin saya – bahkan sering melakukan kegiatan tersebut di kalangan sarjana di berbagai kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), kali ini saya lakukan bersama sarjana dari Unhan dengan metode FGD. Saya akan mendengar lebih banyak komentar dari Universitas Pertahanan Nasional. Saya berharap refleksi FGD ini semakin memperkaya materi pembelajaran di MPR, ”jelasnya.Syarief Hasan juga mengajak elemen bangsa lainnya, khususnya para sarjana perguruan tinggi, untuk berpartisipasi aktif dalam kontribusi ideologi kemajuan Indonesia di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288