Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

Home / MPR RI / Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, menyarankan MPR untuk serius menjaga etika. Menurut TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR penting dalam memenuhi aturan etika.

Pentingnya MPR dalam perwujudan regulasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui pembentukan Sidang Kehormatan Majelis Umum. Ini merupakan respon khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan menggelar Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa. , Kamis (13/8/2020), pada tahun 2001 MPR masih merupakan lembaga tertinggi di negara, tetapi telah melakukan TAP tentang bioetika nasional dan negara. Ini membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya dengan pembentukan lembaga penegakan etika.

Oleh karena itu, jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Pengadilan, maka harus demikian. DPR memiliki Majelis Kehormatan Pengadilan, dan DPD memiliki B dan Dewan Kehormatan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun, ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, tetapi tidak di DPR atau DPD. -Misalnya kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi empat pilar MPR yaitu kegiatan di lembaga MPR dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hak anggota MPR dan MPR, kegiatan tersebut terkait dengan perubahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam memenuhi berbagai ketentuan hukum yang dianutnya, dengan tetap menghormati kehormatan, harkat dan martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat beserta pimpinan dan anggotanya. Dan martabat lembaga MPR.

– Dengan mentaati kode etik, diharapkan dapat mendorong penyelenggara negara, termasuk MPR, semakin berwenang menjalankan tugasnya. orang-orang. Selain meminimalisir kasus ilegal yang bersumber dari pelanggaran etika. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika, dan tidak perlu dibawa ke pengadilan umum.

Usulan yang diajukan oleh high net worth ke Pengadilan Kehormatan Sidang Umum mendukung urgensi dari Pengadilan Etik. Dikomunikasikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Belum lama ini Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “ Minimnya pengadilan etika menyebabkan masyarakat ditemukan kesalahan etika oleh pejabat dalam proses penerapan kode etiknya masing-masing.Mereka telah mengajukan banding kepada masyarakat atau mencari keadilan di pengadilan biasa yang terdiri dari MA atau PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara moralitas dan hukum. Orang yang bersalah secara moral belum tentu bersalah menurut hukum. Namun, orang yang bersalah di mata hukum benar-benar bersalah di mata hukum.

Dasar pembentukan peradilan etika, kata Hidayat, bisa mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi. Pada Sidang Umum PBB 1996 Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “ infrastruktur etika untuk jabatan publik, ” yang harus memuat kode etik dan kode etik untuk lembaga penegak hukum.Diusulkan pada peringatan hari jadi MPR pada 29 Agustus 2020 MPR dibentuk dan diumumkan pada tahun sebelumnya. Jika direalisasikan akan menjadi modal moral dalam penyelenggaraan MPR, dan akan ikut serta dalam pembahasan pembentukan MPR. Pada Oktober 2020 atau November 2020, Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Bangsa dan Bangsa. Menetapkan bahwa MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) serta Ketua Dewan Kehormatan Pejabat Pemilihan (D KPP). Dalam konvensi tersebut, rencananya tidak hanya memperkenalkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tetapi juga Memperkenalkan berbagai pimpinan yang mengadopsi kode etik. Dari Ketua Komite KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Komite Etik Mahkamah Konstitusi Indonesia, Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Perhimpunan Notaris Indonesia Etika Ketua Panitia, Ketua Dewan Pers Kehormatan partai politik yang dimiliki RPD RI, serta aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

“Melalui konvensi ini, saya berharap berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya moral court dapat terbangun. Muncul. DHal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan agar Indonesia dapat mencatatkan sejarah baru di dunia sebagai negara pelopor etika terapan dalam negeri dan kehidupannya secara transparan. — MK akan menjadi HNW yang menyatakan bahwa keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pimpinan dan anggotanya) untuk lebih melindungi pemikirannya sendiri selama proses eksekusi mereka berada di MPR / di MPR Bertanggung jawab telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MPR yang merupakan wujud pengamalan Pancasila khususnya Sila I dan II dimana MPR masih disosialisasikan, ā€¯pungkas individu berpenghasilan tinggi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288