Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Penanganan pandemi Covid-19 harus lebih tepat dan efektif

Home / MPR RI / Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Penanganan pandemi Covid-19 harus lebih tepat dan efektif

Pandemi TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 belum menemukan ujung penyebaran kasus terkontaminasi di Indonesia. Data terakhir dari kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan kasus positif harian tertinggi mengalami peningkatan, mencapai 1.043 pada Selasa (6/9/2020).

Oleh karena itu, sejak jumlah kasus pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu, terdapat 33.076 pasien positif di Indonesia.

Sebelumnya, terdapat 672 kasus positif pada Minggu (6 Juni 2020). Kemudian jumlah kasus pada Senin (8/6/2020) meningkat menjadi 847 kasus positif, dan hari ini meningkat lagi menjadi lebih dari 1.000 kasus. Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka penularan Covid-19 masih tinggi bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Pasalnya, pemerintah telah melakukan banyak langkah, namun angka positifnya tidak berkurang signifikan. Kalaupun pemerintah dilengkapi dengan PERPPU No. 1 tahun 2020, sudah disiapkan untuk penanganan Covid 19 dan telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Kebijakan pemerintah memberikan konsesi kepada PSBB juga mempertanyakan banyak kasus positif. Pemerintah terus melonggarkan PSBB, dan pemerintah sudah mulai membuka mall-mall besar, namun masih banyak perjanjian sanitasi yang ketat yang belum dilaksanakan. “Pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju kenaikan kasus sehari-hari dengan berbagai kebijakan dan kemampuan, tanpa merumuskan kebijakan yang kontraproduktif,” atau dengan memberikan pilihan lain kepada masyarakat untuk keluar rumah untuk beraktivitas dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap perjanjian kesehatan. Syarief Hasan melanjutkan.

“Pemerintah harus belajar banyak dari negara lain seperti Korea Selatan. Ketika pandemi mulai, mereka sangat dibatasi. Sekarang, setelah jumlah kasus berkurang drastis, mereka meluncurkan kembali berbagai kegiatan. Meningkat 20 kasus. Dia mengatakan: “Kalaupun mereka membuka pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap tegas menegakkan perjanjian kesehatan. “Tidak hanya Korea Selatan, tetapi Jepang juga melakukan hal yang sama. Setelah hanya 11 kasus lagi ditambahkan dalam dua minggu di negara yang disebut” Chaoyang “, ruang kurungan dibuka kembali. Selandia Baru juga mencatat nol kasus dalam dua minggu. Blokade pun dibuka. Indonesia tidak hanya harus belajar cara melonggarkan pembatasan, tetapi juga harus mempelajari kemampuan pemerintah Jepang dan Selandia Baru untuk dapat melacak kasus dengan cepat sehingga dapat mencegah penyebaran kasus. Tidak terlalu banyak. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap negaranya sangat tinggi .— -Sekarang pemerintah harus menjawab persoalan utama masyarakat. Bisakah pemerintah menyelesaikan

“Proses cepat dan akurat dari pandemi? Republik Demokratik Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) mengesahkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 melalui fungsi pengawasan dan legislasi, sehingga membantu penyelesaian Covid-19. Kita bisa berharap pemerintah berfungsi dengan baik. Masalahnya sekarang adalah: dengan pengelolaan anggaran pemerintah yang kuat Mampukah, pemerintah berhasil mengatasi pandemi Covid 19? Knowledge Group mengklaim Indonesia menempati urutan ke-97 di antara 100 negara teraman Covid. Ia mengatakan, inilah 19 kondisi yang paling memprihatinkan di dunia. Anggota Dewan Tertinggi PDP dari Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan mengkritisi. Dan merumuskan kebijakan secara matang agar anggaran sebesar ini dapat digunakan secara efektif. Pemerintah seharusnya tidak hanya mengharapkan ketaatan masyarakat, tetapi juga tidak mengambil langkah tegas dan strategis.

“Pemerintah harus memainkan peran penting. Masalah diselesaikan karena pemerintah memiliki kekuasaan dan anggaran, daripada menunggu masalah diselesaikan sendiri,” tutup Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288