APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

Home / MPR RI / APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI Syarief Hasan menyatakan penyesalannya atas kejadian ini. Menurut dia, dana dari APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief.

Ia mendorong BPK RI untuk melakukan hal tersebut. Ditinjau oleh pemilik akun individu. Selain itu, terdapat 5 kementerian / lembaga yang menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana APBN. Jika dihitung dari 5 kementerian / lembaga, nilai maksimal pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini adalah Rp. 71,78 miliar.

Tidak hanya itu, ia juga mendorong BPK RI untuk mengaudit kementerian / lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana publik.

Syarief Hasan juga menilai masalah tersebut, yang mengakibatkan laporan saldo kas tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. BPK RI juga setuju dengan pandangan ini, dengan mengatakan itu adalah “sen.” Komentar tersebut tidak menggambarkan saldo kas yang sebenarnya karena tidak ada dukungan likuiditas yang sebenarnya.

“Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa pengendalian berbagai kementerian / lembaga, termasuk kinerja pengawas internal pemerintahan, belum optimal. Upaya pengendalian untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku belum optimal.” Kata Syarief Hasan .

Ketua Komite Pertama yang bertanggung jawab untuk urusan pertahanan nasional juga mendorong semua kementerian di atas untuk mengklarifikasi masalah ini. Sektor swasta adalah yang terbesar, dengan 48.129 miliar rupee, yang belum disetujui. Menteri Keuangan dan empat lembaga lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian LHK, Bawaslu dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Seperti yang dikatakan BPK RI, kejadian ini dapat menimbulkan penyalahgunaan. Syarief Hasan menyimpulkan: “C dan peristiwa harus diklarifikasi dan tidak dapat diulangi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288