Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD NRI 1945

Home / MPR RI / Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD NRI 1945

Syarief Hasan selaku Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR melalui FGD menyerap pandangan dan pendapat para ulama Universitas Suryakancana terhadap pidato Amandemen UUD NRI 1945, khususnya pandangan akademisi tentang restorasi Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN) sebagai masukan. Serta bahan refleksi, dan penelitian MPR terkait kebijakan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terkait dengan berlakunya kembali kebijakan nasional yang luas pada hari Rabu di kota Anzur, Jawa Barat (26 Agustus 2020).

Rombongan hadir dalam pertemuan dengan MPR dan Universitas Suryakancana, Wakil Ketua Ahli MPR Jafar Hafsah Presiden Dwidja Priyanto, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Dedi Mulyadi dan Sarjana Suryakancana hadir dalam pertemuan tersebut.

Syarief Hasan menyatakan bahwa MPR periode 2019-2024 telah disahkan oleh MPR sebelumnya (2014-2019) dan dapat terus mengkaji amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Untuk mengamandemen konstitusi, pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia perlu diperdalam sepenuhnya,” ujarnya. Karena ulama punya kemandirian maka bisa mengutarakan pendapat dan pendapatnya sendiri. Ulama punya kemandirian untuk memberi manfaat bagi negara dan negara. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi. “Belum sempurna, sehingga perlu dilakukan yang kelima kalinya. Perubahannya, khususnya terkait GBHN.

“Strategi pembangunan kita, sesuai UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2007 tidak mewakili kepentingan nasional. Salah satunya ada tidaknya tingkat provinsi dan kabupaten yang terkoordinasi dan berkembang secara berkelanjutan. Misalnya, pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemilihan kepala daerah. ”Ia menjelaskan-“ Jika GBHN dimasukkan dalam konstitusi, maka akan menjadi Badan Pembangunan. Ia menambahkan, tidak hanya khusus untuk pimpinan nasional. Amandemen, “katanya. “Saya yakin jika MPR menghimpun GBHN, MPR akan kembali menjadi lembaga nasional tertinggi. Oleh karena itu, Presiden sebagai pengurus GBHN akan bertanggung jawab kepada MPR. Ini juga menjadi masalah,” ujarnya. Sarjana dari Universitas Suryakancana meloloskan diskusi kelompok terkait masalah ini.

“Terima kasih kepada peserta focus group pandemi Covid-19 atas kontribusi bersama berupa opini dan opini. Pendapat dan saran ulama akan disampaikan ke MPR,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288