Wakil Presiden MPR: Pemerintah harus membuktikan mampu memperbaiki ekonomi resesi melalui undang-undang yang komprehensif

Home / MPR RI / Wakil Presiden MPR: Pemerintah harus membuktikan mampu memperbaiki ekonomi resesi melalui undang-undang yang komprehensif

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokratik Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil tindakan guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke minus -3,49%, Indonesia resmi memasuki jurang resesi.

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (11 Mei 2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 adalah negatif 3,49%. BPS pada Rabu pagi (5/8/2020). 2020) juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi minus 5,32%.

Syarief Hasan mengatakan resesi ini merupakan yang pertama kali sejak reformasi Indonesia sebelum 1998/1999. Siatif mengatakan: “ Masuknya Indonesia ke jurang resesi menunjukkan bahwa berbagai langkah stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah pada saat pandemi Covid-19 tidak efektif. “Situasi ini sangat membahayakan perekonomian Indonesia. Selain itu, industri yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar adalah industri yang terkait dengan investasi, seperti industri alat angkut (-29,98%), industri mesin dan peralatan (-10,76%), serta industri karet dan plastik (- 9,61)%), industri tekstil (-9,32%), industri batubara dan minyak dan gas (-7,17%), industri hasil logam (-6,86%).

Ia memperkirakan penurunan industri padat modal ini dapat berdampak pada Indonesia Lingkungan investasi. “Resesi ini akan membuat investor kembali mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia. “Pasalnya, industri sebagai tujuan investasi mengalami penurunan pertumbuhan,” kata Syarief Hasan. -Benar-benar sebelumnya, Syarief Hasan sudah mengingatkan pemerintah akan kemungkinan resesi ekonomi. Partai demokrasi kita telah memperingatkan kemungkinan resesi ekonomi dan dampak buruknya. Namun, langkah pemerintah harus lebih fokus pada pencegahan dan penyelesaian masalah ekonomi.Jika asumsi pemerintah bahwa pemulihan ekonomi sesuai dengan undang-undang yang komprehensif, maka akan diuji pada kuartal pertama tahun 2020. Tidak memenuhi fungsi utamanya. Syarief mengatakan: “Agar berdampak pada pengangguran bahkan kemiskinan, dalam rangka memperkuat perekonomian, kebijakan ekonomi yang ditempuh sebaiknya bukan kebijakan jangka pendek.” Hanya kebijakan jangka panjang yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Tentunya, melalui kebijakan MP3EI (Overall Plan to Accelerate Indonesia Economic Growth) jangka panjang, meski sempat mengalami tekanan ekonomi global pada 2008, perekonomian Indonesia tetap berada di level rata-rata 6% dalam 10 tahun, ”pungkasnya. Syarief Hasan menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288