MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Home / MPR RI / MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menyangkut sosialisasi empat pilar Muktamar Rakyat Indonesia. Sebagai penggerak prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, oleh karena itu peran para pemimpin daerah sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Penjaga garis depan sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan berjuang menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

“Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian kerjasama antar negara. Peran para pemimpin daerah. Sesuai misi MPR, RI bertujuan untuk menyelenggarakan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia ( MPR RI) sosialisasi empat pilar. Gotong Royong adalah jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Melalui gotong royong, kita bisa bersama-sama menghadapi semua ujian sulit. Senin (14/9/20) Kegiatan sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia dilaksanakan di ruang kerja Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia dan penandatanganan nota kesepahaman dengan APEKSI. — Hadir pula Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), APEKSI Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Direktur APEKS I Informasi, Advokasi dan Hukum Taufan Pawe (Walikota Parepare), Sekretaris Panitia Pelaksana APEKSI dan Direktur Eksekutif Sri Indah Wibi Nastiti dan ratusan pengurus APEKSI Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus dan anggota berbagai dinas pemerintahan kota.Pada penjelasan DPR RI ke-20, masing-masing identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang beragam, sehingga tidak mungkin untuk mengelola konsep dan rumusan organisasi nasional melalui pemahaman yang terpusat. Kebijakan sentralisasi akan menjadikan daerah satu-satunya objek, sehingga melampaui hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.Menurut pengertian tersebut, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan., Agar setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya lokal. Bamsoet menjelaskan: “Perhatikan prinsip demokrasi dan jangan menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional negara tauhid di NKRI.

FKPPI selaku Kepala Negara Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa asas ini yang tersirat.Dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 1, ketentuan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi Untuk kabupaten dan kota, masing-masing kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah. Kalimat yang terbagi menjadi tetapi tidak tersusun di bawah yurisdiksi undang-undang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berpusat pada kedaulatan nasional. Pada saat yang sama, kalimat mengacu pada federal Konsep di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara.

“Dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota, yang menjadi garda depan tata pemerintahan kota dan tata kehidupan masyarakat serta departemen manajemen. daerah. Bansuth menjelaskan, semangat pembangunan perkotaan sejalan dengan semangat menjalin hubungan nasional dan nasionalisme.

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan bahwa dinamika kependudukan APEKSI di kehidupan 98 kota anggota APEKSI sangat besar dan menghadapi berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut laporan Bank Dunia 2019, sekitar 56% penduduk Indonesia (sekitar 151 juta orang) tinggal di daerah perkotaan. Menurut ramalan Worldometer, pada tahun 2020, jumlah penduduk perkotaan Indonesia akan mencapai 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk. Bamsoet mengatakan: “Jumlah penduduk akan berkurang, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 170,4 juta orang lagi, atau sekitar Ini menyumbang 59,3% dari total populasi. “

Wakil presiden SOKSI percaya bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh peluang ekonomi yang tinggi dan lalu lintas di daerah perkotaan, yang selalu menarik uang masyarakat dan mendorong urbanisasi. kecepatan. Pergi ke MongolaNamun, perlu adanya tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama.

“Selain itu, MPR RI juga berharap menyadari bahwa fungsi dan kewenangan pemerintahan walikota dapat berperan aktif dalam penyampaian narasi kebangsaan, sehingga mampu membentuk karakter dan wawasan kebangsaan bagi instansi pemerintahan kota dan seluruh lapisan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288