Kekayaan bersih tinggi: Ketakutan akan manifesto kita adalah produk kolonialisme dan merusak demokrasi

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi: Ketakutan akan manifesto kita adalah produk kolonialisme dan merusak demokrasi

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menilai adanya ancaman teror, intimidasi, dan pembajakan akun oleh banyak pemimpin nasional.Para pemimpin negara tersebut mengumumkan aksi penyelamatan Indonesia (WE) sebagai negara jajahan. Warisan isme. Ancaman teroris dan ancaman intimidasi seperti ini tidak sejalan dengan nilai demokrasi dan prinsip rule of law yang telah disepakati untuk diterapkan di Indonesia dan harus dijaga dan ditegakkan. Syamsudin (Muhammadiyah), Profesor Rahmat Wahab Hasbullah (NU), Jenderal Gatot Nurmantyo (pensiunan), Dr. Rizal Ramli, Profesor Sri Edi Swasono, Dr. Meutya Hatta, ini adalah sosok terpenting, lemah lembut dan agung bagi Abdullah Hehamahua Latar belakang negara menunjukkan kecintaan dan kepedulian mereka terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intimidasi, pembajakan, dan terorisme merupakan hal yang ironis bagi bangsa Indonesia yang baru saja merayakan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan HUT ke-75 UUD 1945 ini. Reformasi orde baru dilakukan sebagai salah satu tujuan agar kita dapat berdemokrasi secara tepat, menghormati hak asasi manusia dan hukum, serta mewujudkan harapan bangsa Indonesia yang merdeka bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 45, terdapat supremasi hukum. , Menghormati hak asasi manusia, dan dapat mengutarakan hak untuk mengutarakan pendapat guna mencapai kemerdekaan seiring dengan kemajuan negara, sehingga ibadah haji bangsa tidak menyimpang, dan selalu mengikuti berita dari Hidayat pada Rabu (19/9). Naskah bertuliskan “Pancasila dan UUD 45”.

Hiadat mengatakan bahwa Deklarasi Damai dan Demokrasi kita beserta delapan proposisinya yang moderat dan konstruktif harus didukung atau bahkan tidak dihancurkan. Penting untuk dibuktikan bahwa Indonesia memang negara merdeka, negara demokrasi dan negara hukum.

Kekayaan bersih yang tinggi menuntut karakter kita untuk tidak terprovokasi, namun untuk menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia dan polisi harus segera diusut. Ancaman, teror, korupsi dan intimidasi terhadap orang-orang dan ucapan Amerika ini.

“Penegakan hukum dan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh untuk membuktikan bahwa negara benar-benar menggunakan Pancasra dan untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ia mengatakan hal itu dijamin oleh Konstitusi Pandangannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini membutuhkan kepedulian dan kerjasama semua pihak.

“Saya mendukung pernyataan ini dan percaya bahwa itu adalah penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Negara dan supremasi hukum. Pemerintah harus menghargai demokrasi, koridor hukum, dan cinta tanah air, terutama kontribusi atau kritik sekecil apapun dari tokoh bangsa yang berbakat, untuk membuktikan bahwa pemerintah memang bertekad dan konsisten dalam mewujudkan nilai-nilainya. Demokrasi dan supremasi hukum. Katanya.

Orang kaya menambahkan bahwa pemerintah juga dapat menggunakan delapan persyaratan kita sebagai masukan dan kritik yang membangun, agar pemerintah selalu ada di majelis untuk lebih memenuhi tugas-tugas rakyat sehingga dia bisa Pecahkan masalah negara yang semakin kompleks. Ia mengatakan: “Apalagi pada usia 75 tahun, Indonesia dilanda insiden medis darurat COVID-19, yang dapat mengancam kedaulatan nasional dan negara, yang dapat mengakibatkan resesi ekonomi,” tambahnya. Mereka yang berpartisipasi dalam dan mengelola pengalaman negara harus membangkitkan perhatian semua pihak, dan tidak ada yang terancam atau bahkan dicegah. … “Kehadiran mereka justru memperkuat kerja menjaga kemerdekaan Indonesia dan memastikan bahwa Indonesia akan selalu ada, pungkasnya. Patuhi demokrasi, hukum dan HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288