Biaya pengobatan BPJS wakil ketua MPR kembali bangkit: memperbaiki tata kelola BPJS tanpa membuat masyarakat murung

Home / MPR RI / Biaya pengobatan BPJS wakil ketua MPR kembali bangkit: memperbaiki tata kelola BPJS tanpa membuat masyarakat murung

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyesalkan keputusan pemerintah menaikkan biaya kesehatan BPJS yang hampir dua kali lipat dari biaya awal. -) Menunjukkan bahwa langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah BPJS belum matang. Padahal, defisit kesehatan BPJS tidak hanya menyangkut sumbangan, tapi juga tata kelola. — “Inilah yang menjadi penyebab terjadinya penggelembungan dana BPJS Kesehatan yang mengakibatkan defisit. Meningkatnya bantuan BPJS Kesehatan belum menyelesaikan masalah utama yang dihadapi BPJS Kesehatan yaitu tata kelola yang buruk. Bahkan kenaikan ini akan menimbulkan masalah baru di kalangan BP. Syarief Hasan menyatakan dalam keadaan tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

Perlu diketahui bahwa di (09/03/2020) Indonesia, pasien cuci darah masyarakat Indonesia (KPCDI) dibatalkan oleh Mahkamah Agung pertumbuhan pendapatan iuran BPJS Kesehatan Menggugat Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, sesuai putusan Mahkamah Agung, sumbangan BPJS Kesehatan kembali normal.

Namun, pemerintah kembali mengikuti Perpres No. 64 Tahun 2020 Pungutan itu sudah dinaikkan. Kenaikan tersebut tidak ada kaitannya dengan kenaikan yang dibatalkan MA …. “Seharusnya pemerintah memberi contoh, menghormati putusan MA, memperhatikan keinginan dan harapan rakyat Indonesia,” ujarnya

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pemerintah, hal itu terkait dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

“Saat ini banyak orang yang menganggur dan hidup dalam kesulitan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan mengatakan: “Kenaikan premi tidak akan semakin membebani rakyat .-” Pemerintah harus mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat Indonesia, bukan kebijakan yang kontraproduktif. Apalagi saat pandemi Covid-19, belum jelas kapan akan berakhir. Anggota dewan senior Partai Demokrat menyimpulkan: “Di hadapan negara, jalankan misi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288