Bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, alumni PMII mendukung BPIP yang diatur secara hukum

Home / MPR RI / Bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, alumni PMII mendukung BPIP yang diatur secara hukum

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memuji pandangan Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya mengatur Lembaga Pembinaan Pemikiran Pancasra (BPIP) sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak menunjukkan bahwa BPIP hanya dimiliki oleh pemerintah.

“Selain PB IKA PMII, PBNU dan para veteran Republik Indonesia serta pensiunan pengurus Himpunan juga melontarkan usul yang sama. Adopsi undang-undang untuk memperkuat BPIP menandakan keseriusan negara dalam memajukan ideologi negara, Panka Shiraz. Oleh karena itu yang diatur adalah masalah kelembagaan dan teknis, bukan Pancasila yang menjadi ideologi negara. Pengurus IKA PMII akan dilangsungkan pada Selasa (7/7/20) di Jakarta, Ketua MPR RI. – Kehadiran Pengurus IKA PMII terdiri dari Ketua Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Panitia Penasehat KH Masyhuri Malik (Malik), Panitia Kehormatan Organisasi (Nur Syam), Wakil Ketua Syaifullah Tamliha, Bendahara Sudarto (Sudarto), Nur yang sangat mulia. Nur Nadlifah (Nur Nadlifah) dan Wakil Sekretaris Jenderal Jenderal Ratu Dian Hatifah. Delegasi meyakini pembahasan UU Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak akan kontraproduktif dan memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan UU HIP Pemerintah harus segera mengambil langkah akhir sebelum MPR memasuki masa skorsing pada 17 Juli 2020.

“Kita tunggu saja. Semoga debat ini bisa segera berakhir. Saya berharap secara keseluruhan perubahan UU BPIP yang baru dapat memenuhi keinginan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada ruang yang dapat terdistorsi dan menjadi materi baru yang membangun di masyarakat. RUU Pembinaan BPIP yang diajukan oleh PBNU disebut sebagai RUU BPIP, ‚ÄĚkata Bamsoet.

Kepala Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI menilai bola kini ada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo pasti bisa menggantikan kabinet untuk mengurangi pembahasan RUU HIP Pro dan kontra, mengembalikan semangat semula untuk penguatan BPIP, komunikasi antara pemerintah dan pimpinan partai juga sangat diperlukan, agar pemerintah dan DPR RI bisa mengutarakan pendapatnya saat membahas RUU BPIP. Ideologi Poncasila akan kembali berada di negaranya sendiri Disambut, negara ini sejak lama cenderung mengabaikan dan jatuh ke dalam rawa ideologi kapitalis dan liberal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288