Bamsoet: Mengekspresikan keadilan tidak sama dengan pengkhianatan atau kejahatan

Home / MPR RI / Bamsoet: Mengekspresikan keadilan tidak sama dengan pengkhianatan atau kejahatan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak aparat penegak hukum mengadopsi pendekatan persuasif, humanistik, dan strategis terhadap Pengadilan Negeri Balikpapan Timur India yang menyasar tujuh pemuda Papua. Dugaan diskriminasi hukum terhadap orang-orang yang dituduh berusia 5 tahun ketika mereka berusia 17 tahun. Kalimantan. Agar tidak memicu konflik baru yang berpotensi menimbulkan keresahan. Tujuh anak muda Papua didakwa melakukan pengkhianatan selama protes anti-rasisme pada Agustus 2019.

“MPR RI terus membantu saudara-saudara yang mengekspresikan keadilan sosial bagi orang Papua, diskriminasi hukum; mengungkapkan keadilan tidak sama dengan makar atau perilaku kriminal; mengunjungi Surya Anta dan lima mahasiswa Papua, mereka pada tahun 2019 Ditahan di markas Brimob pada bulan November. Alhamdulillah terima kasih atas kerja keras kalian semua, enam bersaudara yaitu Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, Dirilis pada Mei 2020. Sabtu (13/6/20) di Jakarta. -Berpartisipasi dalam virtual game bersama anggota MPR RI FOR PAPUA, antara lain Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Robert Kardinal dan Willem Wandik. Pol Paulus Waterpauw, Kepala Inspektur Jenderal Kepolisian, Elvira Rumkabu, Sekolah Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sendanasisi, Direktur Liga Demokrasi Papua (ALDP) Latifah Anum Siregaar dan Pengacara Piter Ell. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pembicara juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Papua Paulus Waterpaw yang juga merupakan putra daerah di daerah tersebut. Ia masih merasa khawatir karena usahanya yang tak henti-hentinya untuk menjaga keadaan di Papua. Paul bangga memiliki Papan anak jenderal bintang tiga, ” kata Bansut .

Mantan Ketua Pansus III DPR RI itu menjelaskan, tahun lalu, ada “ Peristiwa Asrama Papua di Surabaya karena salah paham tentang apa yang disebut perusakan bendera merah putih. Hal itu disebabkan, namun karena penanganan yang tidak tepat justru memicu konflik yang berujung pada kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua .- “Yang menjadi perhatian adalah adanya ketimpangan putusan terhadap pejabat negara Surabaya yang menggunakan rasisme. Hukuman kurungan lima bulan dianggap bertentangan dengan tudingan para pengunjuk rasa rasis. Pengunjuk rasa rasis yang dituntut karena makar bisa dihukum hingga sepuluh tahun penjara, ”jelas Bamsoet.

Kepala Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI berharap proses peradilan berjalan. Dari hulu ke hilir secara transparan. Harus menerapkan asas penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Proses hukum menekankan asas legalitas hukum, termasuk menjamin perlindungan hak hukum setiap warga negara. – Demikian pula kasus makar harus hati-hati. Perlu kehati-hatian. Pikiran yang terbuka agar dapat melihat segala persoalan hukum. Bamsuet menyatakan: “Perbedaan pandangan telah menghasilkan keputusan yang benar-benar merespon rasa keadilan masyarakat. “Mantan presiden Republik Demokratik Republik Demokratik tersebut mengenang bahwa persoalan orang Salar (suku, agama, ras dan etnis) antar kelompok merupakan isu yang sensitif, dan negara seperti Amerika Serikat dengan kehidupan demokrasi yang sangat matang.

Polisi kulit putih Kekerasan yang dilakukan mengakibatkan kematian seorang warga kulit hitam, George Floyd. Protes pecah di beberapa wilayah di Amerika Serikat.

“Kami bahkan lebih beruntung karena kami memiliki kemampuan untuk menyatukan semua ras, agama, ras dan Pancasila perbedaan etnis. Namun, kita harus tetap waspada, karena tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk memprovokasi parpol agar menggunakan peristiwa di Amerika Serikat untuk menggugah sentimen publik, yang dapat mengganggu perdamaian di Papua, khususnya di Indonesia. Artinya, secara umum, “kata Somsey. Di antara berbagai tindak kekerasan dan kerusuhan di Papua, yang paling menderita adalah masyarakat. Korban materiil, terutama korban, tidak dilihat dari aspek kuantitatif. Karena setiap kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia.

“Keberadaan MPR FOPapua Nugini diharapkan menjadi pendorong untuk menjalin dialog yang lebih bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Tanah Cenderawasih dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya bagaikan mutiara di khatulistiwa dan bisa terus menjadi bagian dari keindahan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288