Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Undang-undang ASN menetapkan bahwa jika ASN yang menyimpang dari Pancasila dikeluarkan, maka akan dihukum.

Home / MPR RI / Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Undang-undang ASN menetapkan bahwa jika ASN yang menyimpang dari Pancasila dikeluarkan, maka akan dihukum.

TRIBUNNEWS.COM-Surat dari Muhammad Soleh, Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, meminta seluruh siswa SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membaca Big Bill Felix Siu Karakter Hizbut Tahrir Felix Siauw (Hizbut Tahrir Felix Siauw) menimbulkan kontroversi. masyarakat. Menanggapi kontroversi tersebut, Ahmad Basarah, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan tidak sepantasnya lembaga pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan nasional dan menggunakan ideologi Pancasila untuk menafkahi negara dan kehidupannya. Panduan serangan balik. – “Sebagaimana kita ketahui bersama, penulis buku ini adalah seorang penyelenggara yang dibubarkan oleh pemerintah karena asas organisasi pemerintahan melanggar Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya alasan kontroversi tersebut wajar saja, karena banyak orang cenderung menduga bahwa buku tersebut diselimuti ideologi transnasional. Bagian dari propaganda di Tiongkok, ”kata Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (10/2/2020) .- Kontroversi bermula dari munculnya surat dari Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Nomor: 420 / 1109.f / DISDIK, tanggal 30 September 2020. Isinya mewajibkan semua pelajar dari Provinsi Bangka Belitung di pulau itu untuk membaca buku karangan Felix Siauw tentang ketujuh kalinya Turki Ottoman berkuasa pada 1444 Buku sejarah para Khalifah-1446 dan 1451-1481, kemudian diringkas isi kitab-kitab tersebut, kemudian dikumpulkan rangkumannya di sekolah masing-masing.Setelah itu, semua sekolah harus melaporkan kepada mereka hasil karya siswanya. O Babylon Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Nusantara, dan kemudian Kantor Cabang Dinas Pendidikan melapor ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan. Menara Babel paling lambat 18 Desember 2020.

“ Saya tidak bisa berhenti memikirkan jika buku orang asing ini Alasan pemaksaan ini karena mahasiswa meniru kepahlawanan dan ketrampilan kepemimpinan tokoh-tokoh masa lalu, padahal banyak tokoh panutan pahlawan nasional yang layak dibaca. Pangeran Diponegoro karya KH Teuku Umar kurang memiliki ciri apapun. Hasyim Asy’ari, Bung Karno , Bung Tomo atau Jenderal Soedirman? Cerita tingkah laku mereka yang patut dicontoh membuat mahasiswa lebih banyak alasan untuk membacanya, ”jelas Ahmad Basarah.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Alasan lain kontroversi ordo ini adalah bahwa penulis buku ini adalah gambaran Hizbut Tahrir (HTI) di Indonesia, organisasi yang mengusung ideologi Khilafah yang dibubarkan oleh pemerintah dan pengadilan. , Doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini melanjutkan, bahwa Alat Sipil Negara (ASN) harus mematuhi dan menaati Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat kewajiban aparatur untuk menaati dan menaati ideologi Pancasila. Pasal 3 UU tersebut dengan jelas menyebutkan Dalam menjalankan profesinya, ASN harus didasarkan pada nilai-nilai dasar, kode etik dan perilaku, serta komitmen, integritas etika, dan prinsip tanggung jawab. Pelayanan publik.

“Jika kita mengacu pada Pasal 4 UU ASN, jelas terlihat bahwa ketika kita menjelaskan Yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar dalam Pasal 3 adalah bahwa pegawai negeri harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila, setia dan berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah, serta mengabdi kepada negara dan rakyat.Indonesia akan tampil secara profesional dan berkeadilan. Tugas, ” Ahmad Bassara (Ahmad B asarah) kata.

Meski arahan itu langsung dibatalkan oleh Direktur Dinas Pendidikan Bangka Belitung pada 1 Oktober 2020, namun karena sengketa yang tiada henti, Ahmad Basarah tetap meyakini bahwa Penerbitan manual ini merupakan preseden buruk bagi komunitas pendidikan nasional. Lebih lanjut Sekretaris Panitia Pertimbangan Baitul Muslimin Indonesia menjelaskan sanksi atas pelanggaran ASN Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, menghadapi ancaman pemberhentian secara tidak jujur. Ingatkan kita bahwa dalam bidang pendidikan internalisasi nilai-nilai Pancasila belum diperkuat dengan undang-undang. UU No. 3 tidak secara eksplisit menyebutkan Pancasila. Pada tanggal 20 20 2003, melibatkan sistem pendidikan nasional sebagai mata kuliah wajib bagi pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kebersamaan adalah “tugas” kami. Tapi bukan karena saya tidak mengaktifkan pendidikan PancasilaKetua DPP PDI-P mengumumkan bahwa secara hukum para pengambil keputusan politik di daerah dapat merebut nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar Pancasila negara kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288