Motivasi rendah untuk pelaksanaan dan lambatnya penerapan pendidikan terintegrasi

Home / MPR RI / Motivasi rendah untuk pelaksanaan dan lambatnya penerapan pendidikan terintegrasi

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat mengatakan lemahnya sanksi dalam kerangka hukum seputar pendidikan inklusif membuat pendidikan inklusif tidak efektif dan sulit untuk ditegakkan. Lestari Moerdijat mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Senin (29/6) bahwa pendidikan inklusif negara tidak didorong oleh kewajiban yang mengikat atau, jika daerah tidak menyadarinya, maka Setidaknya akan ada sanksi. Penyandang disabilitas dan non-disabilitas, seperti pelajar dari daerah tertinggal, menjadi cacat karena kecelakaan, penyimpangan, dan banyak alasan lainnya.

Karena tidak ada sanksi hukum untuk pelaksanaan rencana tersebut, anggota DPR dari partai NasDem menambahkan bahwa undang-undang yang mengatur pendidikan inklusif juga tidak berlaku.

Selama ini, Rerie menjelaskan banyak regulasi terkait pendidikan. Inklusivitas, antara lain Permendiknas no 70/2009 tentang pendidikan inklusif dan PP 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Namun, banyak regulasi yang memiliki daya dorong yang lemah untuk implementasinya,” ujarnya. Dijelaskannya, penerapan model pendidikan jarak jauh (PJJ) juga kurang baik diterapkan, model PJJ sudah diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional sejak tahun 2003. Masih banyak lapangan pekerjaan 17 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Tidak selesai.

Masalah nomenklatur PJJ yang disebut Rerie disebut pendidikan jarak jauh dalam hukum, namun dalam prakteknya disebut pendidikan jarak jauh. Kurangnya pemahaman oleh perancang undang-undang.

Juga dalam aspek e-learning yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ia menjelaskan bahwa setelah delapan tahun pembangunan, dengan kemajuan teknologi tidak ada yang mau meningkatkan Rerie, ia menegaskan bahwa undang-undang tentang pendidikan teknik harus diikuti dengan ketat. Yang terakhir adalah implementasi tanggung jawab moral. Ia menyimpulkan: “Kuncinya adalah memperjelas hukum melalui hukuman yang tegas. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288