HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

Home / MPR RI / HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara yang tidak valid. Karena penerapan skema otentikasi, menyebabkan kekacauan, kontroversi dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Menurut Hidayat, munculnya rencana kontroversial tersebut sangat tidak tepat, apalagi menjadi perhatian negara-negara yang terkena dampak bencana Covid-19. Munculnya rencana pandemi tersebut juga membantah pernyataan Presiden Jokowi yang membuat semua pihak fokus dan sibuk menangani Covid-19.

“Walaupun saya setuju untuk melanjutkan perkuliahan sesuai dan amalan / wasathiyah, daripada radikal / tathorruf, yang menampilkan Menteri Agama dan Menteri Agama rahmatan lil alamin, harus dicontoh dulu daripada membahas sertifikasi. Rencana kontroversial ini juga akan menimbulkan keresahan sosial di dalam umat, dan tak akan membantu kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9) untuk meningkatkan kemampuan melawan Covid-19. — Dikritik dan dikenang Hidayat, guru Rencana sertifikasi tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kemendikbud. Rancangan anggaran agama dan anggarannya yang diajukan ke DPR-DPR-RI DPR-RI tidak pernah membahas dan menyetujui rencana tersebut, kemudian HNW meminta Kementerian Agama untuk mempertanyakan siapa Pidato ini ingin saya terbitkan dan disebarluaskan sebagai program prioritas tinggi, tetapi tidak pernah diusulkan untuk diusulkan sebagai program kerja prioritas. Memang sejak awal pertemuan antara Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Republik Demokratik Rakyat telah dilakukan. Menolak “radikalisme tanpa definisi atau ukuran” yang dibahas Menteri Agama. Namun, sejak saat itu, Kementerian Agama tidak pernah melaksanakan rencana prioritas atau rencana nonprioritas terkait sertifikasi pembicara terkait aktivisme, dan Komite Kedelapan DPR-RI membahas dan menyetujui. Produksi dan pelaksanaan rencana tersebut? Apa legalitasnya? Siapa yang membayar? Untuk tujuan apa dan untuk siapa? Kata Hidayat.

Hidayat mengatakan jika tujuan sertifikasi memang konsultasi dan pengadaan, Selama ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama bekerjasama dengan MUI telah menyusun rencana pelatihan pembinaan untuk mensertifikasi begitu banyak pembicara, terutama sertifikasi yang melibatkan berbagai lembaga publik (seperti BNPT, BPIP, dll) yang tidak mudah dan murah. Misalnya, masih banyak kendala dan kendala dalam sertifikasi guru Kementerian Agama, terutama terbatasnya APBN akibat pengurangan penerimaan pajak, dan realokasi anggaran untuk fokus pada kebijakan umum penanggulangan COVID-19. -HNW ev en Keikutsertaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pengembangan Ideologi Pancasila dalam proyek sertifikasi dikhawatirkan akan membawa stigma fundamental dan non-Pancasila kepada pemateri yang tidak bersertifikat.Bahkan, tolak ukur sertifikasi masih belum jelas dan belum pernah dilakukan kepada publik. Sosialisasi / cobaan tidak dapat memberikan hasil yang obyektif dari amanah publik / Uma.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa Uma (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu hadir. Berdiri di garis depan menginspirasi Uma untuk bela negara Republik Indonesia Diancam oleh penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia.Sekarang Menteri Agama tidak hanya melupakan cerita ini, tetapi malah memberikan penghargaan kepada pembicara, misionaris dan pembicara atas nama radikalisme dan toleransi daripada Pancasila, karena mereka dianggap Kegagalan mendapatkan sertifikat pembicara melalui program tersebut tentu saja sangat merugikan hati umat Islam.

Aneh, meski Menteri Agama serius dengan program sertifikasi tersebut, Yu mengatakan bahwa “melibatkan MUI, BNPT dan BPIP, bahkan umat Islam menyatakan bahwa“ rencana tersebut tidak ada konsekuensinya ”. -Hidayat menambahkan, Kementerian Agama seharusnya tidak ngotot merumuskan rencana yang meresahkan masyarakat, yang ditolak banyak parpol. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diajukan dan disetujui DPR. “Rencana kontroversial dan tidak berguna ini harus dibatalkan. Agar Menteri Agama fokus melaksanakan rencana kerja prioritasnya dan melalui rencana Kementerian Agama memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk mengatasi Covid-19, & rdq; Orang kaya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288