Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Revisi UUD perlu dikaji secara menyeluruh

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR mampu menyelesaikan tugas-tugas MPR periode 2014-2019 selama 2019-2024, khususnya rekomendasi arah politik nasional (GBHN). Oleh karena itu, di akhir amanat MPR 2019-2024 akan ada GBHN.

“Kami telah mengkaji lebih dalam. Kami berharap dapat melengkapi rekomendasi positioning nasional di MPR. (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Eksekutif Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. MPR dan Panitia Fakultas Unpad menggelar Kelompok Diskusi (FGD) bertema “Ceramah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Kelompok fokus sebenarnya mengumpulkan banyak profesor.

Syarief Hasan (panggilan akrab Sjarifuddin Hasan) mengungkapkan bahwa MPR tahun 2014-2019 merekomendasikan MPR tahun 2019-2024. Salah satu sarannya adalah melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap amandemen UUD 1945 NRI terkait peluncuran kembali GBHN. Rekomendasi lainnya terkait struktur kelembagaan negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan tersebut merupakan hasil menyerap keinginan masyarakat. Yang lebih menarik perhatian adalah kebangkitan kembali masyarakat. Ia mengatakan:“ GBHN kembali mengungkapkan bahwa pimpinan MPR telah mengadakan rapat paripurna untuk membahas usulan MPR tahun 2014-2019. … “Kalaupun ada ketentuan konstitusi, kami tidak akan terburu-buru mengubah UUD. Dia menjelaskan:“ Ada peluang untuk mengamandemen konstitusi berdasarkan ketentuan UUD yang diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. “

Pimpinan MPR Syarief Hasan melanjutkan, memutuskan amandemen konstitusi“ Pimpinan MPR memiliki kewajiban untuk mendengarkan harapan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Saya memilih berkonsentrasi menyerap ambisi dan wawasan intelektual perguruan tinggi, ”kata politisi partai, demokrat, dan busur nasional.“ Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kontinuitas dan sinergi dalam pembangunan. Banyak orang yang belum paham arah perkembangan emas Indonesia di Indonesia. Inilah motivasi mereka. Orang ingin menghidupkan kembali GBHN. Link pidato tentang amandemen konstitusi yang khusus mengamandemen GBHN. Ia mencontohkan, tidak ada jaminan jika ada kesempatan untuk mengubah konstitusi akan ada manfaatnya, seperti membuka kotak pandora. Ia mengatakan: “Masyarakat khawatir bila konstitusi Ketika peluang untuk amandemen terbuka, akan ada penumpang gelap. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya GBHN yang akan diubah. Mungkin banyak sudut pandang dalam amandemen konstitusi, “ujarnya. Artinya, GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia menggunakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh. Rencana pembangunan tersebut diatur dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 dan UU Nomor 25 Tahun 2004. Dalam kurun waktu 10 tahun (2004-2014), angka pengangguran dan kemiskinan masih turun sekitar 6% yang artinya cukup diawasi oleh undang-undang … Masalah lainnya adalah para pencipta GBHN atau Penyusun, kalau MPR menetapkan kebijakan nasional, garis nasional harus dipimpin oleh Presiden. “Tapi sekarang, kita tidak mengindahkan sistem wajib MPR. Namun secara implisit, jika kepemimpinan negara diambil alih oleh presiden, maka presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR sekali lagi merupakan lembaga terpenting. tinggi. Hal ini menurutnya perlu dibahas dalam FGD. -Syarief Hasan berharap Profesor Unpad dapat menyumbangkan pemikiran dan pendapatnya dalam kelompok diskusi ini. “Pemikiran dan pendapat intelektual di perguruan tinggi lebih bertanggung jawab secara ilmiah dan tidak tercemar. Itu di luar kepentingan politik,” ujarnya.Di MPR, ”imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288