Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

Home / MPR RI / Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu amandemen penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) 1999-2002 adalah pembentukannya. Komite Perwakilan Daerah (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan peningkatan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan suatu lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat merupakan bagian penting, inti, dan tidak terpisahkan dari syarat reformasi. Syarat daerah otonom sama pentingnya dengan syarat demokratisasi. Ini mengakhiri penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan nepotisme) TNI memiliki fungsi ganda dan membela hak asasi manusia. ”Bamsoet mengumumkan saat menjadi keynote speaker webinar HUT ke-16 DPD RI bahwa ia sebenarnya adalah Ketua DPD RI La Nylala Mattaliti dan anggota DPD RI Nurdin, Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Jimly Asshiddiqie dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro.

Ketua ke-20 Republik Rakyat Demokratik RI menjelaskan dari perspektif bidang masa depan. Sesuai Pasal 22D UUD NRI 1945 ( 1) dan (2) mengatur bahwa kewenangan DPD sebenarnya sangat luas dan luas. Ontologi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan fiskal pusat dan daerah, pendapatan dan belanja nasional, perpajakan, pendidikan dan agama. Istilah yang digunakan sangat luas, yaitu “bisa menyampaikan” dan “ikut berdiskusi.” Secara struktural DPD memiliki potensi yang cukup untuk tampil dengan cara yang sangat kentara. Memperkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, yang perlu didiskusikan lebih dalam adalah bahwa kinerja DPD harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan tanpa terlalu memperhatikan perluasan kekuasaan yang hanya dapat dicapai melalui amandemen UUD. Dalam Ketetapan Musyawarah Rakyat No. XV / MPR / 1998, tafsir tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional; kesatuan kerangka nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah, menekankan pada beberapa poin kunci Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pemberian kewenangan yang luas, benar, dan bertanggung jawab secara proporsional di daerah, yang bermuara pada pengawasan yang adil, pendistribusian dan penggunaan sumber daya nasional, serta “keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.” Keuangan daerah. Di pusat. Memanfaatkan sumber daya nasional antar daerah dan daerah untuk mencapai kemakmuran masyarakat lokal dan seluruh negeri secara adil.Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan, dan terbuka, serta dilaksanakan dengan memberikan berbagai peluang bagi usaha kecil menengah dan koperasi.

Hal penting lainnya adalah dengan memperhatikan potensi daerah, wilayah, geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan penduduk daerah, tercapai keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah, terakhir pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya nasional. Dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288