OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

Home / MPR RI / OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi negara, tindakan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru.

Dalam waktu dekat, pengawasan keuangan akan dialihkan dari OJK ke Bank Indonesia (BI). OJK memang dinilai tidak mampu melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mengimbau pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK daripada menyerahkan fungsinya kepada BI.

Ia meyakini bahwa meski kinerja OJK tidak sesuai dengan ekspektasi, hal tersebut bukanlah alasan yang tepat untuk menyesuaikan kembali arah kebijakannya. Menuju intelijen bisnis. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, pemikiran, tenaga, dan dana, dan fokusnya harus pada pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia menambahkan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengalihkan perhatian sektor keuangan.”

Bertanggung jawab atas pengawasan keuangan. Menerapkan reformasi keuangan pada saat itu. Meski lembaga ini berdiri pada tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, namun cita-cita pendiriannya sudah ada sejak krisis keuangan 1998/1999. Ia menyatakan.

Ide pembentukan lembaga independen sebenarnya adalah perintah Undang-Undang Nomor 23 tentang BI tahun 1999. Padahal, salah satu peraturan menyebutkan undang-undang OJK paling cepat tanggal 31 Desember 2002. Sudah ada. Namun karena berbagai dinamika, OJK yang baru lahir tahun 2011 itu tidak ada. Syarief Hasan mengatakan: “Ini lembaga yang sudah lama berdiri dan harus menjaga serta mengoptimalkan kinerjanya. Fungsi-fungsi tersebut belum ditransfer. “

Syarief Hasan juga menghimbau agar pemerintah tidak terburu-buru mereformasi sistem regulasi keuangan Indonesia dengan belajar dari negara lain.” Selain mengkaji dan menganalisa situasi terkini di Inggris pasca pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia juga harus mengadopsi hal-hal berikut ini. Cara untuk belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam pengawasan keuangan, “katanya.

” Ini adalah organisasi yang mirip dengan OJK disebut “Japan Financial Services Agency.” Minimnya kinerja OJK harus melalui reformasi di lingkungan OJK untuk memperkuat dan memperbaiki sistem pengendalian guna memberikan langkah-langkah penanggulangan terbaik. Jika terjadi kesalahan, pemerintah harus melanjutkan dengan hati-hati dan matang. Perbaiki dapur, jangan bakar dapur. Syarief Hasan mengatakan: “Karena dapur terbakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288