Bamsuet mengapresiasi penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Home / MPR RI / Bamsuet mengapresiasi penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila” (HIP) guna meredam segala macam kemunculan di masyarakat. Pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terkonsentrasi pada pemberantasan pandemi Covid-19. Konsentrasi pemerintah secara keseluruhan dan seluruh aspek bangsa juga harus terkonsentrasi di sini. – “Agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan atau opini negatif di masyarakat, sebaiknya DPP dan pemerintah menyerap keinginan tersebut. Dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, Ormas keagamaan seperti KWI dan PHDI ikut memahami publik. Begitu juga ormas nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI serta tokoh dan cendekiawan. ”Kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (17/6/20). Dengan begitu, semua lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan Ketua MPR se-Indonesia ini menuturkan berbagai kritik dan opini terkait UU HIP beredar di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap mereka secara bijak melalui dialog terbuka agar mampu membentuk saling pengertian. Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan ormas lain tentang UU HIP yang dipandang merendahkan Pancasila, tidak bisa disangkal. Namun, harus disimak dan dipelajari lebih dalam.

“Pancasila sebagai landasan negara tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menjiwai seluruh isi UUD NRI. Oleh karena itu, sejak tahun 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, tidak mungkin sistem pemikiran Pancasla menjadi undang-undang, karena akan mereduksi Pancasila dan nilainya, sehingga dapat dimaklumi, karena pandangan ini tidak mudah dibantah, apalagi disangkal. Ditolak langsung. “” “Bahkan. “Kami tidak akan mengambil tindakan yang salah,” jelas Bamsoet.

Ketua FKPPI Kemhan menyatakan jika RUU tersebut masih mengalami perubahan mendasar dan substantif, maka sebagai pengawal yang akan ikut MPR sendiri.

“Saya memiliki pandangan yang sama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Waktu itu Ketua MPR kita rapat di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu. Kalau mau perkuat posisi BPIP itu bagus. “Asalkan tidak menjadikan Pancasila ideologi,” jelas Bamsoet. Undang-undang yang bersifat teknis hanya untuk Pedoman pengaturan BPIP untuk mengembangkan ideologi pancasila. Ini bukan hukum ideologi pancasila saat ini. Sekarang, kembali ke RUU tentang perkembangan ideologi pancasila, dan tidak ada penjelasan lain yang menjadi konsensus nasional dan pendiri negara. Penjelasan, “kata Bamsuet. Jika legislatif sudah membahas langkah-langkahnya dengan pemerintah, maka positif juga rancangan pemerintah terhadap TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 untuk dimasukkan dalam RUU berikutnya tentang pembangunan ideologi Pancasila. Larangan Indonesia terhadap komunisme bersifat final, karena menurut TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut XX MP / MPRS / TAP MPRS tahun 1966. Buka ruang untuk kebangkitan komunisme. Jika semua pihak menghormati konsensus nasional yang ditetapkan oleh TAP MPR, maka masalah komunisme seharusnya bisa diselesaikan dan tidak menjadi momok. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288