Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus melaksanakan kesepakatan kesehatan

Home / MPR RI / Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus melaksanakan kesepakatan kesehatan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengatakan selain menguji kesehatan, ketahanan sosial dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, pandemi tidak akan merugikan hak konstitusional warga negara, di sisi lain penyelenggaraan pemilu tidak bisa menjadi cluster baru yang menyebarkan virus Covid-19. Oleh karena itu, pada 9 Desember 2020, Negara Pilkada di 270 daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dan kota, secara ketat melaksanakan perjanjian sanitasi tanpa kompromi. Selama kampanye pemilu, bergantung pada besarnya kerumunan, ia mengandalkan platform teknologi informasi sebagai gantinya. Dari memprioritaskan jargon dan hiburan hingga kepercayaan pada ide dan gagasan, “kata Bamsoet saat menyelesaikan webinar” “Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pilkada Crisna de Vipayana University di era realisasi” melaporkan. Kantor Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/8/6).

Profesor Satya Arinanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Yudisial) Gayus Lumbun Mahkamah Agung periode 2011-2016, dan Dr. II, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana menghadiri pertemuan tersebut. Muchtar .

Mantan presiden DPR RI ini menambahkan, KPU selaku penyelenggara Pilkada juga berkomitmen untuk mengedepankan perjanjian kesehatan. Antara lain melalui uji cepat persiapan terkait (KPU, PPK, PPS) atau reaksi berantai polimerase real-time (RT-PCR), penggunaan alat pelindung diri, penyediaan fasilitas MCK, verifikasi kondisi suhu tubuh, pengaturan jarak, pembatasan penduduk. Dan implementasi beberapa perjanjian sanitasi lainnya.

“Selain penguatan demokrasi, pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak tidak bisa ditunda hingga tahun 2021 karena mungkin akan membuang-buang waktu. Anggaran tahun 2020 sudah mencapai Rp 4 triliun. Pelaksanaan Pilkada saat pandemi ) Tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, “negara lain di dunia pun harus melakukan hal serupa. Misalnya, Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Bamsoet menjelaskan: “Korea Selatan, Singapura, Bangladesh”. Tantangan lain bagi Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan adalah mencegah jatuhnya jumlah pemilih. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosial berskala besar untuk memotivasi dan membujuk pemilih merancang pakaian Pilkada agar terhindar dari bahaya terpapar Covid-19. Alat kampanye tersembunyi. Dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko penerapan kebijakan moneter. Bamsoet berkata: “Ketimpangan dalam persaingan politik dan peningkatan kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita.”

Wakil Ketua Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa tantangan yang berbeda ini tidak mencakup tantangan tradisional lainnya. Data pemilu, logistik dan konflik supporter selalu ada dalam setiap proses pelaksanaan pemilu.Selama pandemi, situasi ekonomi yang parah dan persaingan politik dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab – saya juga berpikir bahwa pada saat pandemi Ini adalah ujian, jadi kita bisa melangkah lebih jauh, dan apa kedewasaan kita, dia akan menentukan masa depan negara kita dan negara melalui respon terhadap ujian. Saat ini yang benar-benar kita butuhkan adalah kesamaan pandangan dan kesadaran kolektif untuk membangun konsensus dan solidaritas. “Anda membutuhkan semangat kerjasama dalam segala aspek kehidupan,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288