Bamsuet mengapresiasi penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Home / MPR RI / Bamsuet mengapresiasi penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) guna mengurangi berbagai pro dan kontra di masyarakat. . Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada perang melawan wabah Covid-19, dan seluruh konsentrasi pemerintahan dan seluruh aspek bangsa juga harus terkonsentrasi di sini. Kenali publik dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI serta ormas keagamaan lainnya. Serta ormas nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta tokoh dan cendekiawan. Bamsoet mengatakan di Jakarta, Rabu (17/6/20). Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP. Berbagai kritik dan opini tentang UU HIP beredar di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus bisa Mereka diserap secara bijak melalui dialog terbuka sehingga bisa terbentuk saling pengertian.Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan ormas lain tentang UU HIP dianggap merendahkan Pancasila. Hal ini tidak bisa dipungkiri, namun harus didengarkan dan dikaji secara mendalam. .

“Pancasila sebagai dasar negara dimasukkan dalam alinea pertama UUD NRI 1945. Pada tataran standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menjadikan segala isi UUD NRI bersemangat.Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga gagasan ideologi Pancasila tidak bisa dijadikan undang-undang. Karena akan mereduksi Pancasila dan nilainya, hal ini dapat dimaklumi karena pandangan ini tidak mudah dibantah. Apalagi ditolak mentah-mentah. “” “Bahkan ada penelitian lebih lanjut yang melibatkan ahli hukum ketatanegaraan, sehingga kami bisa menjelaskan Bamsoet:” Jangan salah mengambil tindakan. “Ketua FKPPI Kemhan mengatakan, jika RUU itu selalu direvisi secara fundamental dan substansial, maka sebagai Ketua MPR akan ikut mengawal.

“ Minggu lalu, saat ditemui Ketua MPR di kantor Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki pandangan yang sama. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi, ”jelas Bamsoet.

Panitia ahli KAHMI menjelaskan bahwa pandangannya dan Prabowo Subianto sama dalam mendukung pembentukan payung hukum bagi badan BPIP, bersifat teknis. Undang-undang hanya mengatur pedoman. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Bukan undang-undang tentang banjir ideologi seperti saat ini.

“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah DIM mau mendengarkan tuntutan semua aspek masyarakat. Disusun, juga bisa mengembalikan atau mengubah esensinya. Konten hukum yang ada dari HIP Act. Sekarang sudah dipulihkan sebagai RUU Pembangunan Ideologi Pancasila, dan tanpa penjelasan lebih lanjut sudah menjadi konsensus nasional dan kesepakatan dengan para pendiri negara, “kata Bamsoet. – Wakil Presiden Pemuda Pancasila juga memberikan komentar positif atas pandangan pemerintah Menanggapi hal tersebut, dipandang perlu untuk memasukkan TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 ke dalam rancangan undang-undang selanjutnya tentang pengembangan ideologi Pancasila. Pembahasan telah dilakukan dengan pemerintah pada tahap legislatif. Larangan Indonesia terhadap komunisme sudah final, karena menurut tahun 2003 No 1 TAP MPR, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut MPRS XX MP / MPRS / 1966 TAP.

Semua kesimpulan RUU Pembangunan Ideologi Pancasra mengabaikan larangan komunisme, yang mungkin saja Ruang terbuka bagi bangkitnya komunisme. Seharusnya masalah komunisme bisa diselesaikan, jika semua pihak tidak bisa menjadi momok “menghormati konsensus nasional yang ditetapkan TAP MPR,” tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288