Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

Home / MPR RI / Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengimbau setiap kantor memiliki lembaga yang melayani masyarakat, membatasi aktivitas kantor, dan menegakkan prosedur kebersihan yang ketat.

Harapannya, dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) kali ini, kasus positif Covid-19 DKI di Jakarta dapat segera dikendalikan.

“Dalam beberapa pekan terakhir, peningkatan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan, dan perlu kebijakan pembatasan sosial yang ketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Wakil Presiden MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (14/9). ) Kata dalam pernyataan tertulis.

Lestari mengaku prihatin dengan situasi banyak kementerian dan instansi pemerintah, selama pandemi ini puluhan bahkan ribuan pegawai terpapar Covid-19.

Menurutnya, tata tertib pemerintah harus dijadikan contoh dalam melaksanakan tata cara kebersihan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Julukan Lestari, Rerie, mendukung inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan cluster perkantoran sebagai salah satu poros pengendalian Covid-19 selama periode ini.

Selama periode PSBB mulai 14 September 2020 mendatang, Dalam dua pekan terakhir, Rerie menambahkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan volume pengisian kantor hanya 25% dari kapasitas normal.

“Saya pikir manajer gedung perkantoran harus benar-benar mematuhi kebijakan ini,” kata anggota parlemen NasDem. Pesta. Menurut dia, pemantauan kesehatan secara rutin setiap pegawai kantoran juga merupakan tindakan yang diperlukan dalam upaya mendeteksi Covid-19 di lingkungan kantor. –Tentu saja, menurut dia. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan semua pembatasan yang diperlukan di seluruh PSBB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288