Tanggapan Ketua MPR terhadap sejumlah persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Tanggapan Ketua MPR terhadap sejumlah persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara Gedung DPR Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi isu praktis seputar penanganan Covid pada pandemi ke-19. -Misalnya, dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan bahwa sanksi tegas diperlukan untuk membuat masyarakat terkena tindakan disipliner atas penerapannya.

“Saat melaksanakan perjanjian kesehatan Covid-19, masyarakat harus dihukum berat. Kesepakatan itu tunduk pada peraturan daerah / Perda, tapi butuh waktu untuk menyusun peraturan daerah hingga akhir tahun, karena Covid-katanya ada 19 di daerah. Terus meningkat.

Ia juga memaparkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti mendorong jajaran redaksi La Perda mengacu pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020, yang menyangkut penguatan disiplin dan penegakan hukum tata cara kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian kesehatan. -19, serta mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, mendorong pemerintah daerah / pemerintah daerah dan DPRD yang belum melaksanakan perda terkait disiplin masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian kesehatan Solusi regional tercapai agar agen memiliki dasar untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat jahil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan kesehatan perjanjian.Orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan disiplin didorong untuk mengurangi dampak Covid-19 di masyarakat. Kecepatan transmisi, “dan harus didukung oleh kebijakan e dan TNI. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menaati peraturan kesehatan selama beraktivitas, seperti memakai masker, sering cuci tangan, dan menjauhkan tubuh. Selain itu, karena banyaknya kendala dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan anggaran yang tidak mencukupi untuk penyerapan, masyarakat Indonesia berkonsultasi Para narasumber konferensi (MPR) memaparkan beberapa tahapan.Pemerintah didorong untuk melakukan segala upaya penanggulangan pandemi Covid-19, seperti penerapan rapid testing dalam kehidupan sehari-hari, swab testing, tracking / tracking, dan penerapan protokol kesehatan.

Kedua, mendorong pemerintah segera mewujudkan semua pengelolaan anggaran terbaik untuk menyerap Covid -19. Demikian pula rencana stimulus ekonomi / anggaran PEN bisa terserap sesuai target, karena anggaran PEN selama ini baru terserap Rp. Rp 151,25 triliun. Total anggaran PEN 695,2 triliun dollar AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288