UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Home / MPR RI / UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Wakil Ketua MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR Jakarta Jazilul Fawaid mengatakan, MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Usulan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Sore ini pimpinan MPR kita menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut,” kata Jazilul Fawaid, Kamis (18/6). 2020) menyampaikan dalam diskusi virtual tentang “Undang-Undang Pemikiran Pancasila” yang diselenggarakan oleh PP IPNU. -Jazilul mengatakan bahwa UU HIP adalah hal yang peka, sehingga proses pembahasan dan isinya harus diperlakukan dengan hati-hati. Menurutnya, jika proses sosialisasi berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang, akan berbahaya.

“Kalau sosialisasi kurang baik, seperti membuka kotak pandora. Dalam istilah PBNU, ini memutus hubungan yang sudah kuat, karena negara ini disebut Darul Misak (darul). mitsaq), status kesepakatan. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai inti karena sudah tidak bisa lagi dikaitkan dengan hukum. Jazilul mengatakan, penguatan gagasan Pancasila tetap penting, namun dapat disahkan oleh undang-undang. Bentuk atau melalui MPR, melalui amandemen konstitusi dan termasuk hal-hal teknis.

“Untuk alasan apa, ketika presiden dinobatkan, presiden MPR diinvestasikan, katanya:“ Tidak ada loyalitas kepada Pancasila. Tidak semua dilantik. Padahal, pada pengukuhan IPNU dan PBNU, loyalitas ditumbuhkan karena Pancasila. “- Katanya. -Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana merumuskan rencana yang benar untuk memperkuat Pancasila. Karena diakuinya tidak mudah mengajukan pertanyaan ini. Dalam draf saat ini, berbagai kelompok telah menolaknya.

“Semua ormas Islam menolaknya. Bahkan pensiunan prajurit TNI menolaknya karena tahu sisi sejarahnya,” kata Jazrul .

“Padahal menurut saya, ini Kemudian pidato baru saja berhenti. Apalagi dalam pandemi. Tunggu saja situasi kembali normal, kita bisa memahami situasinya, silaturahmi bisa terjalin, sehingga sosialisasi idenya baik-baik saja. ”Perkuat Pancasila, kalau mau masuk RUU Ini bisa dibuat lebih jelas. “Selama ini,” jelasnya, karena teksnya kurang jelas, jadi tidak jelas. Selama masyarakat belum jelas, “Kebangkitan atau sekularisasi.” Kami sangat setuju dengan keberadaan BPIP, tapi kalau ingin dilindungi undang-undang harus dibahas dengan hati-hati agar tidak ada, katanya: ” Kalau ada kesalahpahaman, itu seperti diuraikan menjadi hal-hal yang rapi, berantakan. Bahkan prinsip dasarnya, ketakutan itu tidak sama. ”Kata Jazrullah, MPR juga lahir di Lembaga Pembinaan Pemikiran Pancasra (BPIP). Sebelumnya ada organisasi yang beranggotakan presiden, yaitu Kelompok Kerja Presiden (UKP-PIP) yang bertanggung jawab atas pengembangan pemikiran Pancasra. MPR, Partai Aksi Rakyat Inggris, lahir atas keputusan presiden yang menyatakan status Partai Aksi Rakyat Inggris. Jika hanya keputusan presiden yang disahkan, undang-undang pembatasan presiden berikutnya akan dicabut. -Jazilul menyebutkan bahwa Pancasila memiliki pasang surut dan dinamika. Dalam menghadapi komunisme lahirlah Pancasila, dan lahirlah Ketetapan MPR No. 1978 (Pedoman Hidup dan Praktek Pancasila (P4)). Di era reformasi, Tap II dicabut, jadi tidak ada lagi P4. — Jadi ketika UU HIP disusun secara akademis, pihaknya mempertanyakan judul tersebut, karena sebenarnya bukan tentang UU HIP, tapi perkembangan ideologi. Pancasila. Jenis seperti P4. Kalau rumusannya berubah maka judulnya akan berubah seperti sekarang.Selain melenceng dari tujuan semula penguatan BPIP, filosofinya juga berubah, jadi wajar saja akan ada sebagian orang yang menerangkan ateis, hukum sekuler anti tuhan, karena tidak ada di TAP Pembukaan MPRS tidak menyebutkan ada pasalDia berkata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288