Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Home / MPR RI / Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bertahan di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta Deklarasi Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Negara Republik Islam yang dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan komunisme / Marxisme dilarang. – “Sekalipun saat ini Republik Demokratik Demokratik sedang membahas UU Pimpinan Ideologi Pancasila, tetap tidak meninggalkan celah. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai kekuatan ideologi bangsa. Tidak termasuk TAP nomor MPRS XXV / MPRS / 1966, tidak menampik adanya TAP. Baik MPRS TAP maupun RUU HIP merupakan badan hukum yang tidak terpisahkan yang memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ideologi Pancasila, “kata Bamsoet di Jakarta, Jumat ( 29 Mei 2020).

Sebagaimana kita ketahui bersama, TAP MPRS periode XXV tahun 1966 masih berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrin komunisme-nya tidak dapat dihidupkan kembali dengan cara apapun. Pada rapat paripurna MPR RI tahun 2003, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa dikenal dengan “TAP Sapujagat”.

Alasan disebut karena dalam Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 memuat Mengkaji materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002. Setelah TAP mengeluarkan MPR pertama pada tahun 2003, MPR tidak lagi memiliki hak untuk merumuskan keluaran yang diatur oleh TAP (diatur) MPR.

Dari total 139 TAP MPRS / MPR yang dikeluarkan, semuanya terbagi dalam enam kategori dengan detil informasi sebagai berikut: Pertama, sebanyak delapan MPR TAP yang dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketiga TAP tersebut dinyatakan valid dalam kondisi tertentu. Ketiga, diumumkan bahwa delapan TAP akan tetap berlaku hingga hasil pemilu dan pembentukan pemerintah. Keempat, sebelum UU diundangkan, 11 TAP dinyatakan sah. Kelima, setelah Pemilu 2004, hingga lima TAP yang masih berlaku sebelum MPR mengumumkan aturan tata acara baru. Kelima, sebanyak 104 TAP MPR diumumkan untuk dibatalkan atau diselesaikan. Karena MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan atau mencabut TAP MPR saat ini, maka larangan hukum konstitusional PKI dan doktrin komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen.

“Oleh karena itu TAP MPRS nomornya” Bamsoet mengatakan: “Tahun ke-25 tahun 1966 dimasukkan. Pada golongan kedua masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan kenaikan ICP lagi. Itu akan membahayakan keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan doktrin komunisme / Marxis-Leninis dan dapat dijatuhi hukuman dua belas hingga dua puluh tahun penjara. Bansout mengatakan: “Oleh karena itu, PKI mungkin tidak memiliki ruang untuk pemulihan. “Kepala Kementerian Pertahanan Negara dan Wakil Presiden PKI dan Pemuda Pancasila berkeyakinan bahwa kerugian negara Indonesia terhadap kekejaman PKI sulit untuk dilupakan. Begitu pula ajaran komunisme juga tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang saleh, adil dan kooperatif. Siapa pun yang mencoba menghidupkan kembali gagasan komunis di Indonesia seperti membangkitkan mayat dari kubur.

“Kami tahu bahwa beberapa pihak mengkhawatirkan hal ini. Tapi jangan khawatir. TNI / Polri, Bansuyet Agama mengatakan: “Partai pemuda, seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Grup Cipayung dan organisasi lainnya, pasti akan bersatu menghadapi partai politik dan komunisme. Bangkit. Sebagai negara, kita harus tetap waspada. Namun, kita tidak perlu gugup, dan kita tidak harus dimanfaatkan oleh beberapa partai politik yang tidak ingin melihat kehidupan bangsa Indonesia yang damai. ”“ Oleh karena itu, sekali lagi, masyarakat tidak perlu terlalu peduli dengan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa penentang Partai Komunis Nepal (PKI), seperti NU, Muhammad, Pamda Pancasila, FKPPI, dll pasti akan bersatu. . . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288