Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin banyak ditolak oleh seluruh masyarakat

Home / MPR RI / Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin banyak ditolak oleh seluruh masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Partai Demokrasi Indonesia (MPR), menyayangkan pemerintah memutuskan menolak usulan MUI yang merepresentasikan penolakan elemen masyarakat. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat presiden yang digelar Jumat (16/10/2020) dengan Istana Presiden, pemerintah enggan mengikuti usulan penerbitan PERPPU yang memenuhi ekspektasi masyarakat. (Metode terintegrasi). Memang, MUI dan lembaga keagamaan, ratusan fakultas dan staf, investor global, buruh, mahasiswa, dan komunitas lainnya telah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Menurut Syarief Hasan, keengganan pemerintah memenuhi keinginan MUI akan menjadi contoh buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari semua lapisan masyarakat telah menyatakan keinginannya untuk menolak UU penciptaan lapangan kerja, baik melalui media sosial maupun melalui cetakan, di berbagai daerah, namun respon pemerintah kurang baik.” Pemerintah kurang merespon dan tidak. PERPPU yang diajukan MUI merupakan penilaian yang buruk tentang bagaimana masyarakat menilai tanggapan pemerintah terhadap harapan masyarakat. Syarief melanjutkan: “Faktanya, orang-orang ini yang paling terharu dan langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Anggota Dewan Senior Demokrat juga percaya bahwa jika suara rakyat tidak diperhatikan, maka Presiden Jokovy Tujuan UU penciptaan lapangan kerja yang dikomunikasikan ke MUI tidak akan terwujud, UU penciptaan lapangan kerja ini ditujukan kepada siapa? “Kami sudah mendengar penjelasan Presiden bahwa undang-undang itu bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, tetapi banyak ketentuan yang tidak baik bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan, dan berdampak pada masa depan negara. Syarief mengatakan:“ Pemerintah memperhitungkan penduduk. “Menurut Syarief, hal ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja tidak memperhatikan perlindungan lingkungan.” KOMNAS HAM mengingatkan bahwa undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja hanya akan melemahkan perlindungan. Dia menyatakan. Padahal, saat dirilis (13/8/2020), Komnas HAM menyebut metode Cipta Kerja (metode komprehensif) kurang baik untuk lingkungan. Persetujuan lingkungan, pemerintah dapat mengembalikan AMDAL dan mengurangi peran masyarakat karena berbagai alasan, menolak UU Cipta Kerja.

Syarief Hasan terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah evaluasi UU penciptaan lapangan kerja (“payung hukum”) berdasarkan rekomendasi MUI: “Kami para partai demokrasi akan tetap berpegang pada posisi kami melawan UU penciptaan lapangan kerja dan terus mendesak pemerintah untuk mendengarkan MUI dan masyarakat. Banding, evaluasi hukum yang kontraproduktif ini, ”pungkas Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288