Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD NRI 1945

Home / MPR RI / Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD NRI 1945

Syarief Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengadopsi focus group discussion (FGD) untuk memberikan orasi tentang Amandemen UUD NRI 1945, khususnya pidato tentang terbitnya kembali Pedoman Nasional (GBHN) yang menyerap pendapat para ulama Universitas Suryakancana.- — Pandangan dan pendapat para ulama ini digunakan sebagai bahan dan bahan masukan dan refleksi tentang hubungan MPR dengan kebijakan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terkait dengan kebijakan pokok pengaktifan kembali kebijakan nasional Kota Xian’an, Provinsi Jawa Barat (C / 8/26/2020).

Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, cendekiawan Dedi Mulyadi dan Suryakancana .

Syarief Hasan mengu mengungkapkan bahwa MPR 2019-2024 disahkan oleh MPR pendahulu (2014-2019) Penelitian lanjutan tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut aspek utama kebijakan nasional.

“Untuk mengamandemen konstitusi, perlu dilakukan penyatuan pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia secara komprehensif dan mendalam,” ujarnya. -Syarief Hasan melanjutkan bahwa ini adalah kelompok penggalian yang terdiri dari para ulama. Karena ulama memiliki kemandirian untuk mengutarakan pendapat dan pendapatnya. Ulama memiliki kemandirian untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi dan mengikat ”, imbuhnya.

Syarief Hasan menjelaskan pandangannya tentang perubahan tersebut kepada peserta FGD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan GBHN. Empat amandemen sebelumnya (amandemen UUD 1945 1999-2002) diperkirakan belum selesai, sehingga diperlukan amandemen kelima, khususnya terkait GBHN.

“Menurut UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2007, strategi pembangunan kita tidak mewakili kepentingan nasional. Salah satunya adalah tidak adanya sinergi dan kesinambungan pembangunan sampai ke provinsi dan daerah, sebagai daerah. Pembangunan itu berdasarkan visi dan pemilihan kepala daerah Asia, ”jelasnya-“ Jika GBHN dimasukkan dalam tugas konstitusional, itu akan menjadi semacam badan pembangunan. Terlepas dari administrasi atau administratif, tambahnya. ”Tapi, lanjutkan. Kiprah Syarief Hasan, ketika amandemen NRI dilaksanakan pada tahun 1945, terdapat berbagai masalah. “Dalam amandemen lainnya, bukan hanya kepentingan lain yang terlibat, bukan tidak mungkin. Ia mengatakan: “Ini adalah amandemen khusus untuk para pemimpin nasional.” Persoalan lainnya adalah masalah penyusunan GBHN, tambah Syarief Hasan. Lembaga nasional. Oleh karena itu, presiden sebagai pengurus GBHN akan bertanggung jawab kepada MPR. Ini juga masalah. Untuk itu, Syarief Hasan berkonsultasi dengan para ulama Universitas Suryakancana melalui focus group terkait isu tersebut.

“Saya berterima kasih kepada peserta yang berpartisipasi dalam diskusi selama pandemi Covid-19 atas komitmennya untuk berbagi. Bentuk pandangan dan opini. Pendapat, pendapat dan saran ulama akan dibawa ke MPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288