Bamsoet: Diperlukan desain pembangunan komprehensif yang hebat di Papua

Home / MPR RI / Bamsoet: Diperlukan desain pembangunan komprehensif yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Mengingat dana khusus swasembada yang telah dikeluarkan selama hampir 20 tahun sebesar 92,24 triliun rupiah, tidak dapat mengatasi berbagai persoalan di Papua. -Proyek berskala besar juga diperlukan agar lebih tepat dalam mengelola penggunaan dana otonom khusus di masa mendatang. Selain itu, dengan grand design, di bawah koordinasi Papua sebagai Kepala Badan Pembangunan Papua, berbagai kementerian / lembaga dapat memiliki model yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan mempermudah regulasi, sehingga tidak ada lagi antarpemerintah. Tumpang tindih. Bangsu mengatakan: “Usai mengetuai rapat musyawarah pimpinan MPR RI antara Menteri PPN / Kepala Bapenas Suharso Manhatarfa dan Menteri PPN, Bamsoet menyatakan bahwa ia sebenarnya mulai Selasa. Kantor Kepresidenan MPR RI di Jakarta (22/9/20).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI, diantaranya Ahmad Muzani dan Lestari Modijat (Lestari Moerdijat), Sharif Hasan (Zyarif Hasan), Zukifri Hasan, Arsul Sani (Arsul Sani), Hidayat Nur Wahid (Hadday Nur) Wahid dan Fadel Muhammad (Fadel Muhammad)., Sekretaris MPR RI Filep Wamahma di Papua dan anggota MPR Indonesia di Papua, antara lain Robert Kardinal, Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua DPR RI ke-20 tersebut mengungkapkan bahwa posisi saat ini Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan revisi terbatas atas UU No. 21/2001 tentang Pemerintahan Khusus Papua. Revisi tersebut tidak bermaksud mencabut status pemerintahan sendiri khusus (Otsus) Papua, tetapi memperluas alokasi Dana Swadaya Khusus Papua untuk Ketentuan Pasal 4, Ayat 3, Ayat C, Pasal 6 hanya berlaku selama 20 tahun (2001-2021).

“Seperti yang dikemukakan penanggung jawab Papenas, peruntukan Papua Dajin akan berakhir pada 2021. Oleh karena itu, setelah tahun 2021, masyarakat Papua dapat terus menerima dana dari Dajin, dan Pasal 34 perlu direvisi. Rencananya pemerintah akan meningkatkan Dana Swadaya Masyarakat Papua dari awal sebesar 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional.Selain perubahan Pasal 34, juga harus memperhatikan perubahan Pasal 76 dan Pasal 27 77. Proses pemekaran Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar, ”jelas Bamsoet. Kementerian Pertahanan FKPPI menjelaskan, selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa deposit mineral, Papua juga memiliki berbagai potensi ekonomi. Jika dikembangkan dengan baik, bisa Untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua, harta milik orang Papua bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran orang Papua. Ups.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288