UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Home / MPR RI / UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Wakil Ketua MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR DKI Jakarta Jazilul Fawaid mengatakan, MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU Usulan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Tadi sore pimpinan MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi virtual RUU Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh PP. IPNU, Kamis (18 Juni 2020). Ini adalah masalah yang peka, jadi kita harus berhati-hati dan teliti dalam proses diskusi dan isinya. Menurutnya, jika proses sosialisasi berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang, akan berbahaya.

“Kalau sosialisasi kurang baik, seperti membuka Kotak Pandora. Dalam istilah PBNU memutus hubungan yang sudah kuat, karena negara ini disebut negara perjanjian Darul mitzaq. Pancasila itu kalimat, itu Itu menyatukan keragaman ras, suku, budaya, dan agama. Yang disebut core values ​​karena tidak bisa direduksi menjadi undang-undang, ” ucapnya. Jazirul mengatakan gagasan penguatan Pancasila tetap penting, tapi apakah itu hukum. Bentuknya masih melalui MPR. Melalui amandemen konstitusi dan termasuk muatan teknisnya.

“Untuk alasan apa, ketika presiden dinobatkan, ketika presiden MPR dilantik, tidak ada kata-kata kesetiaan kepada Pancasila. Dikatakannya, sebenarnya pada pengukuhan IPNU dan PBNU, loyalitas ditumbuhkan karena Pancasila. “- Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana merumuskan rencana yang benar untuk memperkuat Pancasila. Karena diakuinya, menyelesaikan masalah ini bukanlah masalah yang mudah. ​​Selain itu, dalam draf yang sekarang ini, berbagai kalangan telah menolaknya.

“ Semua Semua organisasi Islam menolaknya. Bahkan purnawirawan TNI menolak karena tahu sisi sejarahnya, “kata Jazilul .-” Memang menurut saya pidato ini sudah berhenti. Apalagi saat terjadi pandemi. Tunggu saja keadaan kembali normal, kita bisa membaca situasinya, silaturahmi bisa berfungsi, dan dengan demikian mensosialisasikan pemikirannya. “Kalau perlu penguatan Pancasila yang akan dibentuk dalam RUU bisa lebih jelas. Sejauh ini belum jelas, Karena teksnya kurang jelas, jelasnya, selama masyarakat tidak jelas bisa dibangkitkan atau disekulerkan.

“Kami sangat setuju dengan keberadaan BPIP, tapi kalau ingin dilindungi undang-undang harus dibahas saat membahasnya. Berhati-hatilah untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kalau ada kesalahpahaman, itu seperti membongkar beberapa hal yang rapi, terlalu berantakan. Meski begitu, ketakutan itu berbeda. Dia berkata. Jazilul mengatakan MPR juga punya misi. Perkuat pilar kebangsaan. Sebelum Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) lahir, terdapat Kelompok Kerja Presiden (UKP-PIP) untuk pengembangan ideologi Pancasila. Bersamaan dengan MPR, status UK-PIP ditingkatkan melalui Keputusan Presiden yang lahir oleh BPIP. Ia mengatakan, jika hanya sesuai keputusan presiden, batas waktu kepresidenan ke depan akan dicabut. Jazirul menyebutkan bahwa Pancassila memiliki pasang surut dan penuh energi. Menghadapi komunisme, lahirlah Pancassila. MPR No. II / Pada tahun 1978 lahirlah “Pembinaan Hidup dan Praktek Pancassila” (P4). Di era reformasi Tap II dicabut sehingga tidak lagi berlaku. Ada P4. — Oleh karena itu, saat menyusun “UU HIP” secara akademis, pihaknya mempertanyakan judul tersebut karena pada awalnya bukan tentang UU HIP, melainkan perkembangan ideologi Pancasila.

“Lebih teknologinya. Agak mirip P4. Kalau formula berubah, judulnya akan berubah seperti sekarang. Selain melenceng dari tujuan semula yaitu memperkuat BPIP, filosofinya juga berubah, jadi wajar saja akan ada beberapa Orang-orang menjelaskan hukum ateis, anti-tuhan dan sekuler, karena mereka tidak menyebutkan larangan di ambulans TAP MPRSDia berkata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288