Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara Gedung DPR Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi isu praktis seputar penanganan Covid pada pandemi ke-19. -Misalnya, dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan perlu adanya sanksi tegas yang membuat masyarakat terkena tindakan disipliner atas penerapannya.

“Saat melaksanakan perjanjian kesehatan Covid-19, masyarakat harus dihukum berat. Kesepakatan itu tunduk pada peraturan daerah / Perda, tapi butuh waktu untuk menyusun peraturan daerah hingga akhir tahun, karena Covid-katanya ada 19 di daerah. Terus meningkat.

Ia juga memaparkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti mendorong penyusunan Perda mengacu pada “Inpres Nomor 6 Tahun 2020” untuk memperkuat disiplin dan penegakan regulasi kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian. Covid-19, serta mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, dalam pelaksanaan kesepakatan kesehatan mendorong pemerintah daerah / pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat setempat yang belum merumuskan perda terkait disiplin masyarakat Komisi (DPRD) bekerja sama agar perwira militer memiliki dasar untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat jahil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya peraturan tentang kesehatan yang disepakati.

Ketiga, mendorong peningkatan manajemen dan disiplin personel untuk dapat menekan Covid- 19 kecepatan penularan di masyarakat, “dan harus didukung oleh polisi Bing dan TNI. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menaati regulasi kesehatan dalam kegiatan, seperti memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak fisik. Selain itu, karena penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan lemahnya penyerapan anggaran, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia ( Ketua MPR) menjelaskan beberapa tahapan pandemi Covid-19, seperti dalam proses melakukan rapid test, swab test, tracking / tracking, dan penerapan protokol kesehatan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk segera menyerap Covid-nya secara maksimal. -19 Semua anggaran yang dikelola demikian pula anggaran untuk menyerap rencana stimulus ekonomi / PEN dapat dilaksanakan sesuai target, karena selama ini anggaran PEN baru menyerap Rp 151,25 triliun OTRP. Total anggaran PEN sebesar 695,2 triliun dollar AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288