Bamsoet Peel Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk Pengusaha

Home / MPR RI / Bamsoet Peel Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk Pengusaha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja dari segi wirausaha. Melalui podcast Ngobras to Ngompol (Obrolan Percakapan Politik yang Menarik) di kanal Youtube Bamsoet, ia mewawancarai Rosan Roeslani, Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).

“Rosan Roeslani, Ketua KADIN, menilai lahirnya UU Cipta Kerja adalah“ UU yang Menyapu Negeri ”. Ini kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu diterapkan secara trio antara pemerintah dan DPR. Kegiatan yang melibatkan organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh. Lahirnya “UU Cipta Kerja” dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda masyarakat investasi Indonesia. Sebagai regulator, pengusaha, operator, dan pekerja / pekerja sebagai pelaksana, ”Bamsoet dalam Ngompol Dalam podcast Ngobras, kata Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (13/10/20).

Presiden DPP ke-20 Republik Demokratik ini menjelaskan pendapat Erosen bahwa pembentukan UU Cipta Kerja akan Mempromosikan investasi ke India. Donisia. Selain mendorong tumbuh kembangnya usaha dalam negeri, dari UMKM hingga perusahaan besar.

“Ketum Rosan menegaskan dengan berkembangnya dunia usaha maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, dan pada akhirnya kebahagiaan akan meningkat. Apalagi akibat pandemi Covid-19 banyak terjadi PHK (PHK). Menurut catatan, Sedikitnya 5 juta orang telah di-PHK, 7 juta orang menganggur terbuka, dan 8 juta orang lainnya di-PHK. Mereka masih menjadi pekerja paruh waktu, ”jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan menambahkan, adanya UU Cipta Karya juga menempatkan pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk yang memiliki perjanjian jam kerja khusus (PKWT). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 61A, dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja selama jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (1) huruf b dan c, pengusaha wajib membayar kompensasi ekonomi kepada pekerja.

“Masyarakat juga harus mewaspadai perkembangan hoax dan informasi palsu di media sosial yang tidak populer, yang tidak kondusif bagi undang-undang penciptaan lapangan kerja. Misalnya, anggapan bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja memberi pengusaha akses jam kerja. Mungkin saja mereka hanya diperbolehkan menggunakan jam kerja mereka. Bansout berkata: “Informasi ini sangat tidak akurat dan mungkin disalahpahami.

Wapres Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam Pasal 77 ayat 2 huruf b undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja, jelas jam kerja bisa 5 hari kerja dalam waktu 1 minggu. , Bekerja 8 jam sehari, 1 hari, 40 minggu, dan 1 minggu. Selama periode ini butir a, artinya jam kerja adalah 7 jam, 1 hari, 40 jam, 1 minggu, dan 6 hari kerja.

“Jadi jika Anda menginginkan 6 hari kerja atau 5 hari kerja (opsional). Minta beberapa pekerja untuk mengambil 6 hari kerja. Beberapa masih membutuhkan 5 hari kerja. “Itu tergantung kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,” kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288