Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengimbau Presiden Yokowi mengambil tindakan tegas atas UU HIP.

Home / MPR RI / Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengimbau Presiden Yokowi mengambil tindakan tegas atas UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan antara Pimpinan MPR RI dan Presiden Yokowi digelar di Istana Bogor, Rabu (7/7/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden MPR RI dan Presiden Yokowi Republik Indonesia mengadakan pertemuan. Membahas persiapan pelaksanaan rapat tahunan MPR RI. Sidang diperkirakan akan digelar pada Jumat (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu penting yang banyak menjadi perdebatan di masyarakat. — Syarief Hasan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Nyatanya, dalam dua bulan terakhir, “HIP Act” mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Bahkan, ormas terbesar di Indonesia, Nadradura Ulama (NU) Muhammadiya, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan menolak UU HIP.

Anggota dewan senior Partai Demokrat ini juga sejak awal menolak RUU HIP. Menurutnya, RUU ini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Tidak hanya itu, RUU tersebut juga menurunkan, menurunkan dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menimbulkan polarisasi dan membuka pintu bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia melalui UU HIP. -Syarief Hasan juga mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan dan tindakan tegas dalam menyikapi UU HIP. Siarif mengatakan: “Pada pertemuan ini, atas nama Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia, kami mendesak Presiden Yokowi untuk mengambil tindakan tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP.” Hasan– – Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi (Jokowi) segera membalas, meminta penolakan pembahasan RUU HIP, agar RUU tersebut tidak ditindak. Syarief Hasan dari Istana Bogor mengatakan: “Perusahaan juga perlu mengklarifikasi sikap pemerintah terhadap UU HIP ini,”

Presiden Jokovy saat ini mengumumkan akan menunjuk menteri yang bertanggung jawab di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk mewakili Indonesia Presiden Republik Menkopolhukam akan mengumumkan posisi resminya pada UU HIP (22/7/2020) pada Rabu. Menkopolhukam akan mengikuti usulan Partai Demokrat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288