MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Home / MPR RI / MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan sosialisasi empat pilar yang dinegosiasikan oleh Majelis Rakyat Indonesia. Sebagai pendukung prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga kepala daerah dapat berperan penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan bekerja keras menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Sesuai misi MPR RI, empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) akan disosialisasikan dengan menghadapi semangat kerja sama masyarakat antarpelaku massa Covid-19. Bamsoet mengatakan, setelah empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia disosialisasikan dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dengan APEKSI, mereka berada di Kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Jakarta (14/9/20) pada Senin.

Direksi APEKSI turut hadir dalam rapat tersebut. Ketua Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua APEKSI Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Ketua APEKSI Bidang Advokasi dan Hukum Taufan Pawe (Walikota Parepare), APEKSI Sri Indah Wibi Sekretaris Komite Eksekutif dan Direktur Eksekutif Nastiti, serta ratusan pengurus APEKSI dan anggota dari berbagai kota yang hampir bergabung. -Ketua Cadangan Demokrasi ke-20 RI menjelaskan bahwa setiap identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga konsep dan ekspresi “organisasi nasional” tidak dapat dikelola melalui pemahaman yang terpusat. Kebijakan sentralisasi akan menjadikan daerah satu-satunya sasaran, mengabaikan hak dan kekuasaan daerah, serta tidak dapat mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

“Dalam pengertian ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan.” Setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya setempat. Memperhatikan prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari tujuan kebangsaan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempersatukan negara “, jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa prinsip tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, masing-masing provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Diundang. Kalimat yang terbagi menjadi tetapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, tempat kedaulatan nasional Pada saat yang sama, frasa tersebut mengacu pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara bagian.

“Dalam hal ini pemerintah daerah (dalam hal ini, pemerintah kota) menjadi pemerintahan kota Dan pelopor dalam pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota adalah bagian dari semangat. Bamsoet menjelaskan. Wakil Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia mengatakan, penduduk di 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization ini penuh vitalitas dan menghadapi berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut data benchmark dari Bank Dunia, pada 2019, sekitar 56% (sekitar 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. – Seiring berjalannya waktu, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat. Menurut prakiraan Worldometer (situs statistik global), pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk, dan pada tahun 2025, diperkirakan Bamsoet mengatakan: “Akan meningkat menjadi 170,4 juta lagi. Orang, terhitung sekitar 59,3% dari total populasi. “

Wakil presiden SOKSI memperkirakan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh peluang ekonomi yang tinggi dan lalu lintas di perkotaan, dan mereka masih merupakan magnet yang menguntungkan. Mendorong laju urbanisasi. Pergi ke MongolaPadahal, perlu diciptakan tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. Fungsi dan kewenangan pemerintah dapat berperan aktif dalam menyampaikan narasi nasional. “Hal ini diperlukan untuk meningkatkan karakteristik dan wawasan kebangsaan instansi pemerintah kota dan seluruh sektor masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288