Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin ditolak oleh seluruh masyarakat

Home / MPR RI / Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin ditolak oleh seluruh masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Partai Demokrasi Indonesia, menyayangkan keputusan pemerintah yang menolak usulan MUI yang merupakan penolakan unsur sosial. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat antara Presiden dan MUI yang digelar Jumat (16/10/2020), pemerintah enggan menerbitkan usulan PERPPU sesuai dengan keinginan masyarakat. (Metode terintegrasi). Berkat MUI dan lembaga keagamaan, ratusan fakultas dan staf, investor global, buruh, mahasiswa, dan komunitas lainnya telah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Syarief Hasan dari pemerintah berkeyakinan bahwa keengganan memenuhi keinginan MUI akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat telah menyatakan keinginannya untuk menolak UU penciptaan lapangan kerja, baik melalui media sosial maupun melalui materi cetak, untuk mengambil tindakan di berbagai daerah, namun respon pemerintah kurang baik.” Pemerintah kurang merespon dan tidak. PERPPU yang diajukan MUI merupakan penilaian yang buruk tentang bagaimana masyarakat menilai tanggapan pemerintah terhadap harapan masyarakat. Syarief melanjutkan: “Faktanya, orang-orang ini yang paling terharu dan langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Para anggota Dewan Senior Demokrat juga meyakini jika suara rakyat tidak diperhatikan, maka Presiden Jokovy Tujuan UU penciptaan lapangan kerja yang dikomunikasikan ke MUI tidak akan terwujud, UU penciptaan lapangan kerja ini ditujukan kepada siapa? “Kami sudah mendengar penjelasan Presiden bahwa undang-undang itu bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, tetapi ada banyak ketentuan yang tidak baik bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan, dan berdampak pada masa depan negara. Syarief mengatakan:“ Pemerintah mempertimbangkan penduduk. “Menurut Syarief, hal tersebut tidak hanya merugikan pekerja, tetapi ketentuan hukum tentang penciptaan lapangan kerja juga tidak memperhitungkan perlindungan lingkungan. Ia menyatakan. Bahkan, dalam publikasi (13/8/2020), Komnas HAM menyebut UU Cipta Kerja tidak terlalu baik untuk lingkungan. Dari perubahan izin lingkungan hingga pengesahan lingkungan, potensi pemerintah mengambil alih AMDAL, hingga mengurangi peran masyarakat, menjadi beberapa alasan penolakan UU penciptaan lapangan kerja .– – Syarief Hasan con terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah evaluasi terhadap UU Cipta Kerja (UU Komprehensif), sesuai anjuran MUI. Ia menyimpulkan: “Partai Demokrat akan berpegang teguh pada posisi kita melawan UU Cipta Kerja dan terus mendesak pemerintah untuk mendengarkan Kemauan MUI dan masyarakat untuk mengevaluasi undang-undang yang kontraproduktif ini. “Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288