Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Contoh diambil dari berbagai gerakan sosial massa

Home / MPR RI / Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Contoh diambil dari berbagai gerakan sosial massa

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Demokrat Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Kedua belah pihak telah dengan tulus menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu masyarakat miskin yang terkena pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya kepada Maumere untuk menutupi biaya perolehan alat kebersihan guna menghindari virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada juga prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin.

“Berbagai kampanye yang diciptakan atas ketulusan hati rakyat, ormas, dan parpol rakyat yang menyumbangkan 191 miliar rupiah kepada Partai Demokrat, seperti Partai Demokrat, harus menjadi contoh bagi kita untuk benar-benar membantu rakyat dengan uang kita sendiri” dan Pemerintah? Yang menarik dari APBN sudah dianggarkan lagi mencapai 677,2 triliun rupee, tapi itu bukan pilihan terbaik, dan distribusinya tidak merata. “

Wakil Ketua MPR mengusulkan agar pemerintah menunjukkan keteladanan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan di negeri besar ini, beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah, dan sumbangan BPJS yang dibatalkan MA akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah. — -Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kenaikan harga BBM selalu berarti pemerintah menguntungkan masyarakat, karena harga global berat kotor hewan peliharaan begitu menyedihkan, banyak negara yang menurunkan harga BBM sebanyak 50%. Kebijakan tersebut akan mengurangi biaya hingga 50%, tetapi tidak akan merata. Bahkan jika tagihan listrik kelompok lain dinaikkan hingga 300% secara sepihak, tidak akan ada tingkat sosialisasi khusus. Rencana Tabungan Perumahan IC yang Dipimpin Pemerintah (Tapera) tidak Dengan latar belakang kepastian dan menyusutnya ekonomi massal akibat Covid 19. Masyarakat. Angka ini mencapai 70,1 triliun rupiah.

Bantuan sosial tidak merata dan tidak tepat sasaran, bahkan memicu konflik baru di masyarakat. Akibat pemutusan hubungan kerja Distribusi makanan ke pedesaan juga mulai menaikkan harga sembako di perkotaan.Tarif pajak meningkat, dan utang meningkat menjadi 6,316 triliun rupee atau sekitar 35% dari PDB. Di saat yang sama, akibat pandemi Covid-19, di tengah kesulitan sosial, Pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945.

“Pemerintah harus lebih peka, hati-hati, dan memperhatikan perluasan defisit APBN menjadi 6,34% (10.392 crore rupee). Apakah defisit besar ini ditujukan untuk mendanai ekonomi kerakyatan? Jika ya, mengapa? Dia menyimpulkan: “Apakah pemerintah masih memiliki hati rakyat? Lalu sumber pendapatan utama? Ketika orang-orang dari semua lapisan masyarakat hidup, kualitas hidup mereka menurun, bahkan mereka menangis.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288