Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16/7, untuk segera memutuskan berhenti membahas Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU) Pan. Casilla (HIP).

Seiring berakhirnya pembahasan “HIP Act”, hal tersebut sejalan dengan janji yang diutarakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu saat resepsi. Delegasi pimpinan demonstran menolak RUU HIP. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Dengan pemerintah mengambil sikap formal untuk menghentikan pembahasan bahkan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020 dan daftar jangka panjang Prolegnas 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/7). – Sida Hidayat menyayangkan hasil rapat legislatif DPR RI dan pemerintah telah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun belum mencabut RUU HIP dari daftar RUU tersebut. Skala penolakan tersebut dipimpin oleh seluruh pelosok tanah air, mulai dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga organisasi veteran dan veteran. DPR tidak serius mendengarkan keinginan mereka.

“Pada rapat kerja DPR Baleg, PKS mengirimkan undang-undang Anggota organisasi juga mengungkapkan suara dan keinginan mereka. RI dan pemerintah (diwakili Menkumham) dan DPD menyatakan bahwa karena itu ketiga partai tersebut memutuskan untuk berhenti, ia mengatakan sedang membahas RUU HIP bahkan mencabutnya dari rencana legislasi nasional. Pimpinan DPR secara terbuka berjanji akan memimpin ormas-ormas penentang RUU HIP Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui RUU HIP yang dipersoalkan, jadi tunggu apalagi? Hidayat kembali menegaskan .

HNW mengingatkan pemerintah dan DPR jangan sampai jatuh. Ketika UU HIP mengesahkan RUU untuk menjadi anggota pribadi DPR, justru masuk lubang yang sama. . Dalam rapat paripurna, penolakan terhadap FPKS dan partai demokrasi juga tidak dihiraukan, sehingga ketika isi RUU tersebut dipublikasikan, menimbulkan kontroversi. Sebagai rujukan, beberapa konten UU HIP sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diantaranya adalah ketidaksesuaian dengan TAP MPRS XXV / 1966. Larangan penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang tegas dalam Trisila dan ekasila melanggar banyak ketentuan dalam UU HIP tentang “ketuhanan”. Ini tidak sesuai dengan prinsip pertama Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila. Selain itu juga menyangkut visi Pancasila dan karakter kemanusiaan dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan Pancasila pada 18 Agustus 1945.

“Jika Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah setuju, tindakan terbaik adalah mencapai kesepakatan dengan perwakilan rakyat untuk menanggapi banyak kritik dan kontribusi dari masyarakat, sehingga menghentikan pembahasan RUU HIP, bahkan menerbitkan RUU Prolegnas HIP, sehingga mengakhiri ini Kontroversi dengan demikian dapat menyelamatkan kepercayaan orang dan semangat RMR. Ia mengatakan bahwa semua pihak dapat berkontribusi dan fokus untuk mengatasi Covid-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288