Kartu pra-kerja wakil presiden MPR yang bermasalah: terapkan rekomendasi KPK

Home / MPR RI / Kartu pra-kerja wakil presiden MPR yang bermasalah: terapkan rekomendasi KPK

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. -Menghadapi kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak yang menduga banyak masalah izin kerja, salah arah, dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan, klaim ini dikukuhkan atas rekomendasi BJP. Saya yakin KPK telah menelitinya secara cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan Partai Revolusi Rakyat tidak diperhatikan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyampaikan rencana pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dengan partisipasi Badan Nasional Sertifikasi Vokasi (BNSP). Wakil Ketua PKBDPP menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut dianggap tepat. Dia bilang: “Toh kalau dilimpahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP, dia juga akan menjadi bagian dari bidang eksekutif yang diatur oleh gou. Kami juga akan memantau kinerjanya,” ujarnya. KPK menemukan ada tanda-tanda pelanggaran program izin pra kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait program pemerintah. Hasilnya, KPK menemukan tujuh potensi masalah dalam pengelolaan program izin pra kerja. Di sisi lain, KPK juga mengajukan tujuh masalah kepada pemerintah. Salah satu rekomendasinya-Alexander Marwata, Vice President KPK, mengungkapkan rekomendasi pertama adalah peserta yang masuk whitelist atau pekerja yang terkena Covid-19 tidak perlu mendaftar secara online, tetapi perlu berpartisipasi dalam proyek tersebut. Hubungi kantor manajemen proyek (PMO) atau personel manajemen yang menerapkan program kartu pra-kerja.

Kedua, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi semut peserta, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, panitia harus bekerja sama dengan 8 platform digital untuk meminta nasihat hukum dari Jaksa Agung Republik Indonesia, Jamdatun, jika 8 platform digital tersebut masuk dalam cakupan pengadaan barang dan jasa publik. Jasa (PBJ), Kata Alexander saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Keempat, lanjut Alexander, tidak akan ada konflik kepentingan di platform digital, oleh karena itu, 250 materi pelatihan yang ditandai sebagai potensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, kelayakan untuk mempertahankan materi pelatihan dan menentukan apakah akan melanjutkan secara online. Ia mengatakan: (Diklat) bisa melibatkan pihak terkait di bidang diklat dan mengenalkannya dalam bentuk petunjuk teknis. “-Ix. Materi pelatihan yang ditentukan tersedia secara bebas melalui internet harus dikeluarkan dari ketujuh. Pelaksanaan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol untuk mencegah fiktif.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif Untuk memastikan bahwa peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh paket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288