Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

Home / MPR RI / Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat, kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang komprehensif yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi sehingga mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: COVID -19 Lama Menunggu, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah buruh menjadi Semakin mengecil dan semakin tidak layak. RUU tersebut menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan dan masyarakat biasa, ”kata Syarief. — RUU penciptaan lapangan kerja juga mencakup peraturan pembayaran pesangon yang terdegradasi dan tidak pasti. Karena pemerintah yakin aturan lama tidak berlaku, nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pun menurun.

“RUU tersebut akan memudahkan perusahaan untuk memberhentikan pekerja. Pekerja, karena pesangon lebih sedikit. Syarief mengatakan:“ Aturan baru ini malah tidak berlaku, dan tidak dekat dengan masyarakat. Ia juga menyayangkan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya akan dikenakan denda.

Baca: Sekilas Industri Jamu di pasar global Tidak ada lagi— “Mulai saat ini, Syarief Hasan menyayangkan,” Karena sanksi pidana berupa pesangon dan pemberhentian sudah dihapuskan. Pelanggaran sewenang-wenang karena mereka hanya mendapat sanksi administratif. “Selain itu, RUU tersebut akan menjadikan penunjukan kontraktor tetap. PHK menjadi sulit. Ini juga akan menjadi lebih mudah. Selain hilangnya jaminan sosial bagi pekerja khususnya asuransi kesehatan dan perlindungan pensiun. Harus dengar berapa orang karena pemerintah tidak melayani rakyat? Syarief Hasan (Syarief Hasan) bertanya.

Banyaknya penolakan dan demonstrasi masyarakat menunjukkan bahwa RUU untuk mendirikan organisasi ketenagakerjaan tidak menyetujui masyarakat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI seharusnya tidak menggunakan situasi pandemi ini untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena merugikan penduduk.” RI akan fokus pada rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Melihat hal tersebut, angka positif Covid-19 semakin meningkat dari hari ke hari, sehingga tertinggi di kawasan ASEAN, dan tidak ada tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk berkonsentrasi dan mengutamakan Covid-19 daripada membahas ciptaan yang tidak stabil saat ini. RUU Ketenagakerjaan. Syarief Hasan menyimpulkan: “Pemerintah harus hadir dalam pertemuan tersebut dan selalu menyerap keinginan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, daripada mempersulit masyarakat yang berada dalam pandemi Covid-19.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288