Wapres MPR berubah dari UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

Home / MPR RI / Wapres MPR berubah dari UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah yang terkesan ingin mengubah UU HIP menjadi UU BPIP, di mana pemerintah mengesahkan Menteri Koordinator Politik, dan Kementerian Hukum dan Keamanan. Perubahan UU HIP yang sudah diserahkan ke Gedung Senayan. Kamis (2020/7/16) Ia menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memahami tuntutan dan protes masyarakat lebih dalam. UU HIP tidak terletak pada nama atau nama undang-undang, tapi melatarbelakangi, proses dan hampir semua substansi UU HIP. Ini jelas bermasalah, ”kata Syarief Hasan.

Padahal, pemerintah hanya menolak UU HIP. Dua poin: Pertama, tidak ada TAP MPRS XXV 1966. Kedua, Trisila dan Ekasila muncul dalam RUU HIP. Anggota DPRD ini menilai pemerintah harus menolak RUU HIP secara keseluruhan, karena hampir seluruh RUU memuat persoalan yang problematis. Muatan, isi tersebut dapat merendahkan dan mendistorsi nilai Pancasila.

Yang terpenting DPR sampai saat ini belum menjabat di pemerintahan, belum atau belum menerima hasil penelitian perguruan tinggi milik pemerintah yaitu mengajukan RUU sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi materi yang dibahas. Syarief Hasan mengatakan, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kurang menanggapi serius penolakan UU HIP. — UU HIP dan UU BPIP adalah dua hal yang berbeda, sehingga Syarief Hasan menilai langkah tersebut tidak diperlukan saat ini. Karena BPIP Sudah ada payung hukumnya, yakni Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

“Akibat prasangka hukum, mengubah UU HIP menjadi UU BPIP justru menjadi bumerang dalam proses agaknya menolak UU tersebut,” kata Syarief Hasan. — -Menurutnya, penguatan BPIP secara UU juga perlu dijajaki lebih dalam lagi. Kedalaman dan kejar kinerja tidak bisa dipersingkat atau dipersingkat.

“Selain itu, relevansi BPIP sering kita lihat saat ini. Masalah ini seringkali menimbulkan masalah yang kontraproduktif, dan penguatan BPIP juga dapat menjadi alat baru yang ampuh untuk menjelaskan Pancasila yang dapat merusak Pancasila. Syarief Hasan mengatakan: “Relevansi BPIP perlu dikaji secara menyeluruh agar BPIP tidak lagi menjadi sistem sensor yang berlebihan seperti BP7 dulu, dan tidak lagi menjadi perekat kebangsaan.”

“Hanya mengandalkan. Undang-undang, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat, apalagi jika ditegakkan dengan undang-undang bisa menimbulkan masalah baru. ”Perlu dibahas relevansi BPIP dan apakah BPIP harus diatur dengan undang-undang dan apakah harus diatur oleh undang-undang yang independen dari IU. Lembaga / universitas melakukan penelitian akademik, misalnya untuk itu perlu dibahas BPIP sebelum melakukan penelitian akademik. “Seharusnya UU BPIP proyek ditunda,” pungkas Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288