Undang-Undang Bamsut tentang Menciptakan Kesempatan Kerja bagi Pengusaha

Home / MPR RI / Undang-Undang Bamsut tentang Menciptakan Kesempatan Kerja bagi Pengusaha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha. Lewat podcast Ngobras to Ngompol (Obrolan Dialog Politik Menarik) di kanal Youtube Bamsoet, ia mewawancarai Rosan Roeslani, presiden KADIN Indonesia.

“Rosan Roeslani, Ketua KADIN, menilai UU Cipta Kerja sebagai“ sweeping law ”harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan diterapkan secara tripartit antara pemerintah dan DPR agar organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh dapat berpartisipasi di dalamnya. “UU Cipta Kerja” bisa menyelesaikan berbagai masalah yang melanda masyarakat investasi Indonesia. Sebagai regulator, pengusaha, operator, dan pekerja / pekerja sebagai pelaksana, “Bamsoet dan Rosan Roeslani dalam podcast Ngompol Ngobras yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa ( 10/13/20) .

Ketua Inisiatif Internasional ke-20 untuk Demokrasi dan Reformasi Politik menjelaskan pandangan éRosan bahwa lahirnya “UU Penciptaan Lapangan Kerja” akan mendorong investasi ke Indonesia. Selain mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam negeri, hal yang sama juga terjadi pada UMKM besar. Korban PHK (PHK) banyak. Dalam dokumen tersebut, sedikitnya 5 juta orang telah di-PHK, 7 juta orang pengangguran terbuka, dan 8 juta orang lainnya masih paruh waktu, ”jelas Bamsoet.Kepala FKPPI Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja juga memungkinkan Pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk mereka yang mendapat manfaat dari Perjanjian Jam Kerja Tertentu (PKWT). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 61A, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 61 (1) b dan c, dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja, pengusaha wajib membayar kompensasi ekonomi pekerja / buruh. — “Masyarakat juga harus mewaspadai perkembangan hoax dan informasi palsu di media sosial, yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja. . Misalnya, “peluang kerja” dalam Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menggunakan jam kerja, yaitu hanya “satu hari libur per minggu. Informasi ini sangat tidak akurat dan dapat disalahpahami,” kata Bamsoet.

Wapres Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam Pasal 77 ayat 2b Undang-Undang Penciptaan Kesempatan Kerja, terlihat jelas bahwa jam kerja bisa 8 jam 1 hari 40 jam 1 minggu, total 5 hari. Bekerja dalam 1 minggu. Dalam kurun waktu tersebut huruf a berarti jam kerja ps adalah 7 jam 1 hari, dan 6 hari kerja dalam seminggu adalah 40 jam 1 minggu.

“Jadi, kalau mau pilih 6 hari kerja atau 5 hari kerja bisa pilih. Ada pekerja yang minta 6 hari kerja. Ada juga yang butuh 5 hari kerja. Itu tergantung hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Kesepakatan, kata Bansout.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288