Rencana pendidikan prioritas nasional membutuhkan kerjasama yang kuat antar lembaga

Home / MPR RI / Rencana pendidikan prioritas nasional membutuhkan kerjasama yang kuat antar lembaga

TRIBUNNEWS.COM-Prioritas Rencana Pendidikan Nasional harus memperhatikan kesiapan instansi pendukung tertentu yang dikelola oleh instansi selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lembaga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. 9).

Lestari percaya bahwa ketujuh rencana pendidikan prioritas tersebut meliputi pendanaan pendidikan, digitalisasi sekolah, aktivasi sekolah dan aktivasi guru, mulai dari penilaian kualitas perencanaan dan keterampilan minimum hingga perencanaan peningkatan kualitas dan penilaian keterampilan minimum, hingga revitalisasi pendidikan vokasi. , Kursus kampus. Kemandirian, dan kemajuan budaya dan bahasa.

Menurut Rerie, julukan Leistari terkait dengan rencana digital sekolah. Menurut Rerie, dalam jaringan internet Tanah Air yang masih terbatas ini, realisasi rencana digitalisasi sekolah membutuhkan perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi yang kuat, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan untuk mengelola komunikasi / telekomunikasi. infrastruktur.

“Anggota Parlemen Partai NasDem mengatakan:” Kemendikbud harus selesai saat menyusun rencana digitalisasi sekolah. Jangan sampai rencana prioritas ini menjadi rencana terlantar hanya karena infrastrukturnya belum siap.

Rerie menjelaskan, realisasi digitalisasi sekolah harus dilaksanakan sejalan dengan rencana banyak institusi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyiapan sumber daya manusia dengan ketrampilan dan ketersediaan yang sesuai, Rerie mencontohkan juga harus Persiapkan asesoris yang tepat agar digitalisasi sekolah tidak hanya menjadi rencana yang lusuh, tetapi juga mengalami kesulitan dalam proses realisasinya.

Mirip dengan revitalisasi pendidikan vokasi, o Kebutuhan update pasar tenaga kerja ada di dunia industri. Ia mencontohkan, secara umum pelaksanaan program pendidikan prioritas tidak hanya sekedar alokasi anggaran, ia juga mengatakan, selain itu, berbagai kementerian, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya harus menjalin kerja sama yang harmonis agar program prioritas dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Rerie menyimpulkan bahwa prosedur prioritas membuat frustrasi ketika dijalankan karena tidak pernah selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288