Sinergi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gus Jazil, Kementerian Komunikasi dan Informatika PJJ: Jadi, tidak ada pengaduan yang sulit untuk dilaporkan.

Home / MPR RI / Sinergi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gus Jazil, Kementerian Komunikasi dan Informatika PJJ: Jadi, tidak ada pengaduan yang sulit untuk dilaporkan.

Jazilul Fawaid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebenarnya sudah lama memperkenalkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) kepada seluruh pelajar Indonesia. Saat mengikuti webinar tentang “Pembelajaran PJJ di Daerah Perbatasan, Terpencil dan Tertinggal (3T)”, ia mengatakan bahwa yang dibangun tidak akan berfungsi. Antara ekspektasi dan kenyataan, ”Jakarta, Selasa (18 Agustus 2020) -Data yang diperoleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan introduksi melalui Universitas Terbuka (UT) PJJ) dan Rencana Sistem Pendidikan Satelit (SISDIKSAT) sejak tahun 1980-an. Selain itu, di tahun 2017 ini akan ada program Indonesian Internet Education (ICE) dan program e-learning (SPADA) Kemenristek Dikti.

Dikatakan jika sistem dan program PJJ berjalan dengan baik maka tingkat teknologi dalam pembelajaran tersebut dapat digunakan. . Dalam hal pembelajaran teknis, angka partisipasi Indonesia relatif rendah dibandingkan Singapura. Ia mengatakan: “Indonesia masih menyumbang 34%, sedangkan Singapura menyumbang 90%.” Agar PJJ memainkan peran yang diharapkan, Bapak Gus Jazil yang terkenal menyarankan agar Kementerian Luar Negeri dan Komunikasi dan Komunikasi yang dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim Departemen Informatika dan Komite X DPR bekerja sama.

Saya berharap setelah bersinergi tidak ada lagi keluhan tentang sulitnya mendapatkan sinyal telekomunikasi, kuota internet yang tidak mencukupi dan kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pembicara. 3T, saat wabah Covid-19, PJJ, ditegaskan Kabupaten Gresik asal Pulau Bawean, Jawa Timur sangat penting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pembenahan untuk mengelola PJJ bagi siswa dan siswa di zona merah.

Peserta webinar, Profesor Kemendikbud, Direktur Kementerian Pendidikan Tinggi. Ir Nizam; Anggota Komite X DPR Andreas Hugo Pareira; Presiden dan Direktur Anang Achmad Latif dari Organisasi Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; Profesor Ari Kuncoro, Presiden Universitas Indonesia; Marius Ardu Jelamu, Kepala Humas dan Protokol, Pemerintah Nusa Tenggara Timur; Indra Direktur Eksekutif Pusat Regulasi dan Analisis Pembangunan Pendidikan Karismiadji; dan 400 peserta lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288