Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16/7, untuk segera memutuskan berhenti membahas Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU) Pan. Casilla (HIP).

Dengan berakhirnya pembahasan “HIP Act”, hal ini sejalan dengan komitmen yang diutarakan para pimpinan Liga Demokrat dalam pertemuan tersebut. Delegasi pimpinan yang menjadi tuan rumah para demonstran menolak RUU HIP tersebut. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menyikapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Dengan sikap formal pemerintah menghentikan pembahasan bahkan mencabut UU HIP Prolegnas Prioritas 2020 dan Prolegnas Daftar Panjang 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, 15 Juli. Hidayat tentang hasil rapat legislatif. Sayangnya, DPR dan pemerintah telah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun RUU HIP belum juga dicabut dari daftar RUU. RUU ini dipimpin oleh berbagai departemen di tanah air, mulai dari Ormas hingga Pan Pemuda Kasla, lalu ke Organisasi Veteran. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan tuntutan mereka secara serius.

“Suara dan tuntutan mereka juga anggota legislatif PKS pada Musyawarah Kerja DPR RI Baleg dan Pemerintah Du (Diwakili Menkumham) dan pada saat DPD dinyatakan bahwa ketiga pihak itu sepakat untuk menghentikan pembahasan “UU HIP, bahkan menghapusnya dari rencana legislasi nasional,” ujarnya. Mencabut Undang-Undang HIP de Prolegnas. “Pimpinan Republik Demokratik Rakyat Tiongkok membuat komitmen publik kepada pimpinan ormas yang memprotes RUU HIP untuk menghentikan pembahasan. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP yang dipersoalkan tersebut. Lalu apa lagi yang diharapkan? Hidayat ) Mengulangi.

Orang-orang berpenghasilan tinggi diingatkan bahwa ketika UU HIP dialihkan ke UU Keanggotaan Swasta DPR, pemerintah dan DPR seharusnya tidak berada dalam keadaan yang sama. ”Saat membahas RUU tersebut, FPKS di Baleg mengingatkannya akan masalah tersebut. Kandungan. Kemudian dia diabaikan, jadi dia dibawa ke Palipuna. Dalam rapat paripurna, penolakan terhadap FPKS dan partai demokrasi juga diabaikan, sehingga ketika isi RUU itu dipublikasikan, akhirnya menimbulkan kontroversi, ”ujarnya. Terkait informasi, aspek tertentu RUU HIP di masyarakat Timbul kontroversi, antara lain tidak mengadopsi TAP MPRS XXV / 1966. Larangan RUU tentang penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila, Ketegasan Pancasila dalam Trisila dan ekasila, serta “UU HIP” yang tidak sejalan dengan “Tuhan Yang Maha Esa” milik Pancasila. Prinsip yang menyeluruh juga menyangkut visi Pancasila dan karakter humanistik dalam UU HIP, yang bahkan tidak sesuai dengan UU Pancasila 18 Agustus 1945. UU Prolegnas HIP diundangkan, yang menghilangkan kontroversi tersebut, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat dan RMR Secara spiritual, setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus mengatasi kesulitan, ia menyimpulkan: “Saat Covid-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288