Melalui FGD, pimpinan Musyawarah Rakyat membahas pandangan akademis dan birokrasi kebijakan nasional

Home / MPR RI / Melalui FGD, pimpinan Musyawarah Rakyat membahas pandangan akademis dan birokrasi kebijakan nasional

Fadel Muhammad, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, melakukan beberapa kegiatan, melalui focus group (FGD), ia menyerap pandangan akademis dari berbagai perguruan tinggi dan birokrasi beberapa lembaga dan departemen pemerintahan negara, serta menjadikan kebijakan nasional sebagai arah rencana pembangunan nasional. Di antara berbagai pendapat dan perselisihan seputar kebijakan nasional, diperlukan pendapat dari para profesional tersebut. Kata Fadell Muhammad pada pembukaan diskusi panel tentang pedoman kepemimpinan nasional. Pada Senin (14/9/2020) pertemuan “Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Negara” digelar di Grand Ballroom Hotel Atria, Tangerang, Banten.

Menteri PPN / Bappenas Suharso Monoarfa (maya), Anggota MPR DPD Hasan Basri, Dekan FIA, Dekan FIA antara MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Bulawi Jaya , Dekan FIA, hadirin Universitas Indonesia Eko Prasojo (virtual), PKN STAN, UT dan Sekolah Tinggi Administrasi Nasional, Barpens, K emendagri, perwakilan Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Keuangan, dan sekitar 300 peserta menghadiri konferensi tersebut. Padahal, Fadel Muhammad mengatakan, sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama ada di Indonesia. Di era orde lama, ada Program Pembangunan Umum Nasional (PNSB). Di era orde baru, ada Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). Era reformasi segera dimulai, dan GBHN ditransformasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Di era reformasi inilah politik nasional seperti GBHN menjadi isu nasional yang diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian orang menganggap eksistensi politik nasional itu sangat penting, tetapi sebagian orang menganggapnya tidak perlu. MPR sendiri menanggapi hal ini. Sejak MPR 2014-2019, masalah ini telah dikaji secara mendalam.

“MPR kini memiliki tugas untuk terus menjalankan tugas luhur ini pada 2019-2024. Oleh karena itu, kedepannya dapat ditempuh kebijakan yang lebih baik untuk memperdalamnya tidak hanya di lingkungan MPR, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat lainnya, seperti ulama. , Konstitusionalis, tokoh masyarakat. Oleh karena itu, MPR sering menyerap ambisi rakyat. ”Ia mengatakan kepada peserta FGD bahwa Ketua DPD MPR menjelaskan pandangannya tentang arah negara, Ia mengatakan bahwa sistem pembangunan nasional harus mengarah ke arahnya. Lebih terkoordinasi dan terintegrasi dari pusat ke daerah, karena di NKRI semuanya harus adil dan pembangunan harus merata -tetap demikian, lanjut Fadell, meski berkeinginan kuat untuk memiliki sistem yang baik, masih ada beberapa hal Hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk mengabaikan proses yang sulit, mekanisme yang tegas harus diikuti, salah satunya dengan peluncuran konstitusi.

Fadell menambahkan bahwa yang lainnya adalah isi materinya. Menurut Fadel, peralatan harus ditata dengan lebih sederhana agar dapat memudahkan pelaksanaan di lapangan, terutama oleh pengelola wilayah. Selain itu, materi terkait kebijakan nasional hendaknya lebih fokus pada bidang yang paling dibutuhkan oleh penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Fadel Muhammad berharap pandangan dan pendapat peserta FGD terkait dengan isu yang berbeda tersebut. “Kami berharap kalian semua dapat berkontribusi terhadap harapan kami. Kami akan mengumpulkan semua masukan dari FGD dan berkontribusi kepada MPR yang memandu pengembangan kebijakan nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang hangat kepada semua peserta FGD, baik aktual maupun virtual. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan mereka bahkan selama pandemi, “katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288