Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendorong pemerintah saat terjadi pandemi

Home / MPR RI / Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendorong pemerintah saat terjadi pandemi

TRIBUNNEWS.COM-Puluhan siswa sekolah menengah pertama (SMA) dan sederajat di Jawa Tengah dan Jawa Barat akan memulai simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (2020/7/9), dan akan dilombakan pada dua babak berikutnya. Rencananya dalam seminggu. – Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, Bambang Soesatyo, dalam surat tertulis yang diterima Tribunnews hari ini, mengatakan bahwa pihaknya mengimbau pemerintah dan sekolah untuk mempertimbangkan “jika simulasi PTM dilakukan, daerah Ini adalah lokasi sekolah yang aman “. / i Terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sambil memberlakukan pembatasan jumlah siswa dan waktu belajar.

Terakhir, simulasi PTM selama dua minggu ini akan digunakan sebagai bahan asesmen implementasi PTM selama pandemi Covid-19.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk terus mengevaluasi kegiatan simulasi PTM, daripada jika simulasi tidak berjalan sesuai rencana atau kontak guru / siswa Jika ya, PTM adalah wajib. Prasarana yang diperlukan, seperti peralatan penunjang kesehatan, tata ruang ruangan, dan jarak fisik dari sarana penunjang lainnya. “ Dia melanjutkan. Minimal jumlah alat yang digunakan di kawasan untuk mengecek Covid-19 terserah jumlah laboratorium uji, sehingga pemerintah bisa menyediakan alat dan terus menambah jumlah laboratorium uji. Sekali seminggu, pengujian skala besar dan pengobatan pasien yang efektif dapat meminimalkan pertumbuhan dan penyebaran kasus baru. “Uji sampel Covid-19 …” Kami juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan rencana komprehensif untuk merencanakan pengujian Covid-19, terutama dalam hal jumlah laboratorium di satu provinsi dan distribusi reagen uji di satu provinsi. Jumlah kasus aktif di Indonesia. -Secara tertulis untuk memperingatkan menteri tentang sanksi ketika pengangkatan diumumkan dan didaftarkan di kantor pemilihan, lebih dari 50 bupati melanggar Komite Umum Protokol Kesehatan (KPU) Covid-19 dan selama masa penyaluran bantuan sosial.

Bamsoet meminta kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri / Kementerian Dalam Negeri) untuk mendata para pimpinan daerah yang melanggar perjanjian sanitasi sebagai pelanggaran yang dilakukan dan sebagai dasar penuntutan. Ini bekerja dengan baik dan tidak akan menciptakan situasi baru dalam penyebaran Covid-19. “

Minta Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan apakah para calon kepala daerah tetap teguh menjalankan disiplin dalam pelaksanaan tata cara sanitasi, karena disiplin dalam undang-undang adalah keramaian, lanjut Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288