Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

Home / MPR RI / Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak resesi ekonomi yang parah.

Sepengetahuan kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah penganggur meningkat 3,05 juta orang mencapai persentase 9,2 orang berdasarkan data Bappenas saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (2/5/2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Partai Demokrat menyatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya untuk membantu masyarakat akar rumput, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Akibatnya, ini tidak hanya terkait dengan masyarakat kecil, tetapi juga merusak perekonomian Indonesia akibat menurunnya arus mata uang dan komoditas, ”kata Syarief Hasan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan APBN Rp 203,9 triliun untuk posko perlindungan. Prosedurnya pun berbeda, mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Bansos Jabodetabek dan Non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Bantu Pra Kerja. – –Namun, anggaran yang sangat besar ini hanya 34,04% pada akhir Juli 2020. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan. Pengelolaan dampak sosial ekonomi dari wabah Covid-19 masih kurang. Kecepatan dan ketepatan, misalnya penyaluran bansos kepada yayasan-yayasan kelompok perusahaan, atau melalui prapekerjaan yang memiliki tujuan yang jelas bahkan dapat menimbulkan korupsi, -dia juga mengemukakan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data yang tumpang tindih sebagai alasannya. Alasan lambatnya distribusi adalah karena pemerintah telah memperoleh berbagai sumber daya dan kelembagaan untuk dikelola secara terpusat. Ia menambahkan: “Pemerintah harus menggunakan database satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. “

Politikus Demokrat ini juga menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Yokowi dalam penyaluran bansos.

“ Penyaluran bansos harus dipercepat, dan eksekutif tidak boleh terlalu lama. . Bantuan harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Setelah populasi memburuk, jangan hanya membantu orang. Syarief Hasan menyimpulkan: “Covid-19 parah atau mati”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288