Bamsuet memuji tertundanya Undang-Undang Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Home / MPR RI / Bamsuet memuji tertundanya Undang-Undang Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) guna mengurangi sosial. Jenis pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terkonsentrasi pada pemberantasan pandemi Covid-19, serta keseluruhan konsentrasi pemerintah dan berbagai komponen bangsa juga harus diarahkan ke sana. Kenali publik dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI serta ormas keagamaan lainnya. Serta organisasi nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta tokoh dan cendekiawan. Bamsoet mengatakan di Jakarta, Rabu (17/6/20), dengan begitu seluruh lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan Presiden DPR RI ini menegaskan kritik dan pandangan terhadap UU HIP yang populer di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap mereka secara arif melalui dialog terbuka agar mampu membentuk saling pengertian.Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan ormas lain tentang UU HIP dipandang merendahkan Pancasila, yang tidak bisa disangkal. Tapi itu harus didengar dan dikaji secara mendalam.

“Pancasila, dasar negara, dimasukkan dalam alinea pertama UUD NRI 1945. Pada tataran standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menggerakkan seluruh isi UUD NRI.Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga ideologi Pancasila tidak dapat diubah menjadi undang-undang. Karena akan mereduksi Pancasila dan nilainya, dapat dimaklumi karena pandangan ini bukanlah pandangan yang dapat dengan mudah dibantah. Apalagi langsung ditolak. “” Bahkan ada penelitian lebih lanjut yang melibatkan ahli hukum ketatanegaraan, jadi kami tidak menjelaskan Bamsoet: “Tindakan yang diambil salah. “Ketua FKPPI Kemhan mengatakan, jika RUU ini selalu disertai dengan perubahan yang mendasar dan substantif, maka sebagai ketua MPR dia akan ikut mengawal.” Saya menyampaikan pekan lalu bahwa Ketua MPR ditemui di kantor Departemen Pertahanan. Saat itu, dia sependapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi, ”jelas Bamsoet. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Bukan ideologi hukum banjir seperti saat ini.

“ Jadi semoga pemerintah DIM mau Dihimpun setelah mendengarkan tuntutan semua aspek masyarakat, hakikatnya juga bisa dipulihkan atau diubah. Bansout mengatakan: “Sekarang sudah menjadi bagian dari isi hukum UU HIP yang ada. Sekarang sudah dikembalikan ke RUU Pembangunan Ideologi Pancasila tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini sudah menjadi kesepakatan nasional dan kesepakatan pendiri bangsa. Wakil Presiden Pemuda Pancasila juga aktif menanggapi pandangan pemerintah yang perlu memasukkan TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 ke dalam RUU pengembangan ideologi Pancasila berikutnya. Tahap legislatif sudah dibahas dengan pemerintah. Larangan komunisme di Indonesia merupakan keputusan akhir, karena menurut TAP MPR No. 1 tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV / MPRS / 1966.

“Oleh karena itu, anggapan semacam itu tidak akan ada dari semua lapisan masyarakat. Artinya, RUU tentang perkembangan ideologi Pancasila tidak memperhitungkan larangan komunisme yang dapat membuka ruang bagi kebangkitan komunisme. Jika semua pihak menghormati konsensus nasional yang ditetapkan oleh TAP MPR, maka isu komunisme. Seharusnya sudah diselesaikan, bukan momok. ”Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288