Kekayaan bersih tinggi meminta presiden mendengarkan penolakan RUU Ciptaker oleh kepala daerah

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi meminta presiden mendengarkan penolakan RUU Ciptaker oleh kepala daerah

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Makedonia Joko Widodo mendengarkan tentangan dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama para pemimpin daerah yang mengejar aspirasi warga. Ia mengatakan dalam siaran persnya: “Ketentuan Pasal 18 (2) menjamin adanya asas otonomi daerah, sedangkan Pasal 18 (4) memberikan ruang lingkup otonomi yang maksimal.” Berita di Jakarta, Sabtu (10/10).

Oleh karena itu, high net-worth individual menekankan perlunya mendengarkan suara daerah agar pemerintah tidak kembali kepada sentralisme seperti di era orde baru. Ia mencontohkan, yang harus dihadapkan pada gelombang demi gelombang adalah para pemimpin daerah yang menolak UU Ciptaker karena dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mereka secara alami menyatakan persyaratan ini. – “Saya berterima kasih kepada para pemimpin daerah yang menyampaikan dan menyampaikan keinginan rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin daerah yang bertemu dengan pengunjuk rasa dan mengutarakan ambisinya adalah teladan pemimpin yang baik. Saya berharap dapat menyampaikan keinginan mereka,” Dia berkata. Menurut catatan, ada beberapa pimpinan daerah yang menyampaikan keinginannya dengan baik, dan ada pula yang dengan tegas menolak “UU Hak Sipil”. Pimpinan daerah mengetahui tentang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Suultan Hamengkubuwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, banyak bupati atau walikota yang menyerukan keinginan serupa. Orang-orang kaya mengatakan, penolakan pimpinan daerah dari berbagai partai politik menunjukkan bahwa RUU Hak Sipil telah ditolak oleh berbagai kalangan, tidak hanya dua fraksi di parlemen Indonesia. Ia mengatakan: “Para pemimpin daerah berasal dari fraksi politik yang berbeda, dan yang mereka ungkapkan murni suara daerah dan rakyatnya.” – Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyayangkan sikap tergesa-gesa Presiden Yokowi Perintahkan semua gubernur untuk mendukung Undang-Undang Hak Sipil. Dia mengatakan: “Presiden harus mendengarkan dan mempertimbangkan dengan cermat keinginan masyarakat di daerah.” — Orang-orang berpenghasilan tinggi meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan bersiap menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) sebagai pengganti undang-undang untuk menghapus UU Ciptaker. Kebisingan dan sakit hati yang disebabkan oleh persetujuan.

“Sudah saatnya Presiden Jokovy memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah serta menjamin keberlangsungan sistem otonomi daerah yang disepakati bersama sejak saat itu untuk menunjukkan kepemimpinannya. Pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288